Ikuti Kami

Muslimah Talk

Sulitnya Pengesahan RUU PKS, Payung Hukum Kasus Kekerasan Seksual

rasulullah melarang tindakan kdrt

BincangMuslimah.Com – Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), nampaknya sudah semakin jarang terdengar. Saat ini RUU tersebut sedang berada di Baleg, setelah kemarin judulnya diganti menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). RUU yang katanya dimaksudkan akan menjadi payung hukum kasus kekerasan seksual secara umum.

Tak hanya terjadi perubahan pada judul, tapi juga ada beberapa pasal yang hilang. RUU ini masih sangat dimungkinkan mendapatkan masukan dari masyarakat. Mengutip pernyataan Dian Novita dari LBH Apik Jakarta pada sebuah workshop yang diselenggarakan oleh El-Bukhari Institute yang mengajak beberapa media mainstream untuk berdiskusi tentang RUU PKS, Rabu, 18 November 2021.

Menurut Dian, sebenarnya antara titik temu antara tim yang pro dan kontra terhadap RUU PKS ini sudah ada. Mereka sama-sama setuju untuk memerangi kekerasan seksual. Namun, pihak kontra ingin menambahkan beberapa muatan, seperti kumpul kebo, memperluas makna zina, dan pelarangan LGBT. Masukan mereka ini berpijak pada ‘ijma ulama MUI.’

Mereka beranggapan untuk apa membuat aturan kekerasan seksual, tanpa memasukan larangan-larangan tambahan tersebut. Padahal sebenarnya muatan tersebut sudah ada di beberapa aturan terdahulu. RUU PKS memang seharusnya hadir untuk menjawab persoalan kekerasan seksual yang belum terjawab oleh KUHP.

Dalam KUHP yang diatur hanya pidana perkosaan, ruang lingkupnya sempit. Yang memiliki banyak kelemahan seperti belum menjangkau perkosaan dalam perkawinan, perkosaan tanpa penetrasi, dan melupakannya adanya relasi kuasa. Intinya KUHP tidak mengenal pelecehan seksual fisik maupun verbal, yang mengakibatkan korban mengalami kesulitan dalam melaporkan kasusnya, dan sangat rentan dikriminalisasi. Ya, seperti kasus Ibu Baiq Nuril.

RUU PKS sangat dibutuhkan, terlebih di situasi pandemic covid-19, LBH Apik mengalami peningkatan jumlah pengaduan selama 2020, mencapai 1178 kasus. Dari jumlah tersebut KDRT menempati posisi pertama, lalu kekerasan gender berbasis online (KGBO), kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan dalam pacaran, dan lainnya.

Selain jumlah pengaduan kasus yang meningkat, RUU PKS ini sangat diperlukan karena faktor aparat penegak hukum di Indonesia yang masih belum belum memiliki perspektif korban. Korban masih harus disalahkan atas pakaiannya,  mengapa keluar malam. Bahkan polisi menyarankan agar korban mencabut laporan dan berdamai dengan pelaku, dan menganggap kekerasan seksual tersebut adalah hubungan suka sama-sama suka.

Pun, ketika laporan korban diterima, korban masih harus dibebankan biaya visum, yang tidak tercover oleh jaminan sosial. Proses hukum yang panjang dan melelahkan, sehingga tidak dapat bekerja. Masih kurangnya perlindungan korban dan saksi dari berbagai tekanan. Dan korban juga mendapatkan stigma dari masyarakat.

Setidaknya ada 6 elemen kunci dalam RUU PKS, yakni, pencegahan, perluasan rumusan definisi dan jenis pidana, ketentuan pidana, hukum acara pidana, pemantauan, dan pemulihan. Enam hal penting tadi akan menjawab kendala-kendala yang saat ini dihadapi dalam kasus kekerasan seksual, yang tentu berspektif pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku.

Dalam RUU ini akan diperbaharui rumusan kekerasan seksual. Ada 9 bentuk kekerasan seksual (pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan alat kontrasepsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, penyiksaan seksual). Memperbaiki ketentuan pembuktian. Mengintegrasikan proses pidana dengan proses pemulihan. Mengkolaborasikan 2 jenis hukuman, yakni penjara dan tindakan berupa rehabilitasi pelaku, kerja sosial dan lainnya.

Disisi lain, isu kekerasan seksual bukan hanya tentang perempuan, tapi pada praktiknya ormas keagamaan tidak berpikir demikian. Beberapa kali LBH Apik melakukan audiensi dengan ormas, tetapi mereka hanya dipertemukan dengan divisi keperempuanan. Bukan tidak mungkin jika pembicaraan tersebut tidak tersampaikan pada petinggi ormas, dan akan dibicarakan serius.

Pertarungan pro dan kontra ini akan semakin menghambat proses legislasi, padahal aturan ini akan memberikan angin segar untuk penghapusan kekerasan seksual. Sudah saatnya RUU PKS ini disahkan, sangat disayangkan jika aturan yang sudah bagus ini malah menjadi kabur dari tujuannya dengan menambahkan muatan baru. Jangan sampai lebih banyak korban lagi yang sulit mendapatkan hak-haknya. Mari kawal bersama RUU PKS, payung hukum kasus kekerasan seksual.

 

 

Rekomendasi

kekerasan ketimpangan relasi seksual kekerasan ketimpangan relasi seksual

Sikap Rasulullah terhadap Seseorang yang Melakukan KDRT

rasulullah tidak kekerasan perempuan rasulullah tidak kekerasan perempuan

Rasulullah Tidak Pernah Lakukan Kekerasan pada Perempuan

Kasus Kekerasan Seksual Diusut Kasus Kekerasan Seksual Diusut

Kasus Kekerasan Seksual Harus Diusut Tuntas dalam Ranah Hukum

cara berpakaian kekerasan seksual cara berpakaian kekerasan seksual

Benarkah Cara Berpakaian Seseorang Menjadi Faktor Adanya Kekerasan Seksual?

Ditulis oleh

Alumni Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera (Indonesia Jentera School of Law).

Komentari

Komentari

Terbaru

Tampil Menarik dengan Memanjangkan Kuku, Bolehkah? Tampil Menarik dengan Memanjangkan Kuku, Bolehkah?

Tampil Menarik dengan Memanjangkan Kuku, Bolehkah?

Muslimah Daily

shalat bersuci diulang tayamum shalat bersuci diulang tayamum

Tiga Hal yang Membatalkan Tayamum

Ibadah

Bacaan Wudhu Lengkap Arab, Latin, dan Artinya Bacaan Wudhu Lengkap Arab, Latin, dan Artinya

Bacaan Wudhu Lengkap Arab, Latin, dan Artinya

Ibadah

Hukum Saweran Shalawat dalam Islam Hukum Saweran Shalawat dalam Islam

Hukum Saweran Shalawat dalam Islam, Bolehkah?

Kajian

ayat landasan mendiskriminasi perempuan ayat landasan mendiskriminasi perempuan

Ini Syarat Qira’ah Sab’ah Dijadikan Hujjah dan Diamalkan

Kajian

Perempuan dalam Pergulatan Masyarakat Arab Perempuan dalam Pergulatan Masyarakat Arab

Perempuan dalam Pergulatan Masyarakat Arab

Muslimah Talk

Youth Camp “Muda Toleran” 2023: Siapkan Pemuda Agen Kedamaian Youth Camp “Muda Toleran” 2023: Siapkan Pemuda Agen Kedamaian

Youth Camp “Muda Toleran” 2023: Siapkan Pemuda Agen Perdamaian

Berita

Islam Ajarkan Bersikap Ramah dan Sambut Perempuan dengan Ceria Islam Ajarkan Bersikap Ramah dan Sambut Perempuan dengan Ceria

Islam Ajarkan Bersikap Ramah dan Sambut Perempuan dengan Ceria

Muslimah Talk

Trending

Nasihat Pernikahan Gus Mus Nasihat Pernikahan Gus Mus

Lima Nasihat Pernikahan Gus Mus untuk Pengantin Baru

Keluarga

Darah nifas 60 hari Darah nifas 60 hari

Benarkah Darah Nifas Lebih dari 60 Hari Istihadhah?

Kajian

Keistimewaan Sayyidah khadijah Keistimewaan Sayyidah khadijah

Tujuh Keistimewaan Sayyidah Khadijah yang Tak Banyak Orang Tahu

Muslimah Talk

Bekas darah haid Bekas darah haid

Apakah Bekas Darah Haid yang Susah Dibersihkan Najis?

Kajian

Biografi Ummu Hani Biografi Ummu Hani

Biografi Ummu Hani; Sepupu Perempuan Rasulullah

Muslimah Talk

3 Cara Mensyukuri Nikmat 3 Cara Mensyukuri Nikmat

3 Cara Mensyukuri Nikmat Allah  

Ibadah

menolak dijodohkan menolak dijodohkan

Kisah Pertemuan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah

Keluarga

Jati Diri Perempuan dalam Islam Jati Diri Perempuan dalam Islam

Resensi Buku Jati Diri Perempuan dalam Islam

Kajian

Connect