Ikuti Kami

Subscribe

Berita

Komnas Perempuan Luncurkan Instrumen Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

BincangMuslimah.Com – Tepat di Hari Peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2022, Komnas Perempuan meluncurkan instrumen dan rekomendasi penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik atau disingkat dengan KSBE. 

Sebagai bagian dari upaya memperbaiki moral bangsa, Komnas Perempuan melakukan kajian ke 5 negara maju dan berkembang untuk mempelajari bagaimana mereka menangani kasus KSBE. Lima negara tersebut adalah Korea Selatan, Inggris, Australia, Filipina, dan India. Alasan pemilihan kelima negara tersebut karena mereka telah memiliki regulasi terkait penanganan KSBE, demikian yang disampaikan oleh Andy Yentriyani, Ketua Komnas Perempuan.

Beberapa kali Komnas Perempuan mendiskusikan dan mengganti term yang tepat untuk isu kekerasan seksual berbasis digital. Mulanya, term yang digunakan adalah KBGO alias Kekerasan Berbasis Gender Online, hingga disepakati menjadi KSBE. 

Komnas Perempuan juga mengusulkan isu ini diatur dalam UU TPKS yang akhirnya rilis pada Mei lalu. Pasal tindakan pidana mengenai pelaku KSBE diatur dalam UU TPKS pasal 14 ayat 1. Namun, menurut Siti Aminah Tardi, salah satu Komisioner di Komnas Perempuan bahwa pasal ini tidak mencakup kekerasan Cyber. Oleh karena itu, Komnas Perempuan masih terus berupaya menyusun instrumen dan rekomendasi penanganan dan pencegahan kekerasan seksual untuk dijadikan pedoman di beberapa lembaga dan juga menjadi rujukan bagi pemerintah, aparat keamanan, dan penegak hukum dalam menangani kasus KSBE.

Dalam kajiannya, 5 negara yang menjadi rujukan instrumen ini memang memiliki sejumlah regulasi yang menangani KSBE di negara masing-masing, tapi tetap tidak lepas dari kritik. Misal, Jerman memberikan tindakan pidana pada seseorang yang melakukan stalking, harassing, threatening, abusing, dan insulting pada konteks ruang daring seperti halnya Hukum Pidana Jerman. Aturan tersebut juga mengharuskan perusahaan media sosial untuk menghapus konten yang dianggap melanggar hukum dan jika ditemukan kekurangan sistemik dalam menangani masalah ini, dapat didenda hingga 50 juta Euro. 

Akan tetapi, kebijakan ini juga menuai kritik karena sering dijadikan alat oleh pemerintah untuk membungkam kritik yang berlawanan dengan kepentingan pemerintah. Regulasi ini sebetulnya tidak hanya fokus pada KSBE, tapi berbagai macam pelanggaran di dunia digital.

Contoh lain adalah aturan yang dimiliki oleh Korea Selatan (Korsel) dalam pasal Sex Crimes Act 2010 yang akan menindak pidana pelaku KSBE pada pengambilan konten asusila, mendistribusikan, menjual, mengintimidasi, dan pelanggaran kesusilaan dengan alat komunikasi. Akan tetapi, peraturan ini hanya menyasar pada unsur ketertelanjangan atau seksualitas saja, tidak pada unsur tanpa izin dan hukuman bagi pelakunya pun sebentar. Inilah yang kemudian masih mendapatkan kritik. 

Penggunaan internet yang terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama bagi penduduk Indonesia menjadikan kasus ini merambah ke ranah digital pula melalui media internet dan media sosial. Terhitung sejak 2021, kasus KSBE meningkat pesat, mencapai angka 1.721 kasus yang terlapor dibanding tahun 2017-2020. Peningkatan ini juga disebabkan oleh situasi pandemi yang mengharuskan banyak pihak terus berada di rumah dan mengalihkan aktivitasnya ke dunia digital termasuk media sosial. 

Berikutnya, Rainy Maryke Hutabarat, salah satu Komisioner Komnas Perempuan memaparkan rekomendasi apa saja yang disusun untuk menjadi acuan bagi pemerintah, penegak hukum, lembaga, dan masyarakat. Ada lima aspek hak korban yang disusun dalam rekomendasi ini; (1) hak atas penghapusan konten dalam ranah pidana atau perdata; (2) Hak atas pengaduan; (3) Hak atas pemulihan (konseling dan aksess serta informasi terkait penghapusan konten); (4) Hak atas penghapusan objek/konten KSBE yang tersebar di dalam maupun di luar negeri; (5) serta Hak atas pencegahan keberulangan penyebaran konten KSBE. 

Selain mengatur hak-hak korban, instrumen ini juga menyusun hal-hal yang mestinya dilakukan oleh lembaga pemerintah berwenang, kewajiban aparat penegak hukum, dan perbandingan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. 

Instrumen dan rekomendasi penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat sipil, dan para penegak hukum dalam penanganan dan pencegahan KSBE. 

Hasil instrumen dan rekomendasi penanganan kasus KSBE ini bisa diakses di link berikut.

Rekomendasi

dilecehkan fenomena bystander effect dilecehkan fenomena bystander effect

Tidak Ditolong Saat Dilecehkan di Lampu Merah, Tunjukkan Fenomena Bystander Effect

gkepala sekolah kekerasan seksual gkepala sekolah kekerasan seksual

Kepala Sekolah Jadi Pelaku Kekerasan Seksual

langkah membantu korban kdrt langkah membantu korban kdrt

Beberapa Langkah Konkrit untuk Membantu Korban KDRT

rasulullah melarang tindakan kdrt rasulullah melarang tindakan kdrt

Rasulullah Melarang Keras Tindakan KDRT

Zahrotun Nafisah
Ditulis oleh

Sarjana Studi Islam dan Redaktur Bincang Muslimah

Komentari

Komentari

Terbaru

cKeutamaan Membaca Ayat Kursi cKeutamaan Membaca Ayat Kursi

Keutamaan Membaca Ayat Kursi Menurut Hadis Nabi

Kajian

Karakteristik Moderat Agama Islam Karakteristik Moderat Agama Islam

Makna Karakteristik Moderat dalam Agama Islam

Kajian

Meneguhkan Peran Ulama Perempuan Meneguhkan Peran Ulama Perempuan

Meneguhkan Peran Ulama Perempuan di KUPI II, Kamaruddin Amin: Otoritas Keilmuan Perempuan Diakui dalam Islam

Kajian

Islam Mengusung Visi Perdamaian Islam Mengusung Visi Perdamaian

Islam Sejak Awal Mengusung Visi Perdamaian

Muslimah Talk

Hukum Merayakan Kemenangan Berpesta Hukum Merayakan Kemenangan Berpesta

Hukum Merayakan Kemenangan dengan Berpesta

Kajian

LGBT Piala Dunia Qatar LGBT Piala Dunia Qatar

Menyikapi Kontroversi LGBT Piala Dunia Qatar 2022

Kajian

Alif Iqra, Guru Al-Quran Eks HTI KUPI II Alif Iqra, Guru Al-Quran Eks HTI KUPI II

Berbincang dengan Salah Satu Eks HTI di KUPI II, Bu Sulis; Ekonomi Menjadi Salah Satu Faktornya

Wawancara

kupi ii 8 rekomendasi kupi ii 8 rekomendasi

Musyawarah KUPI II Telah Berakhir, Berikut 8 Rekomendasi yang Dihasilkan

Berita

Trending

Forum R20 Pemimpin Agama Forum R20 Pemimpin Agama

Forum R20: Perkumpulan Pemimpin Agama dalam Mengatasi Konflik

Muslimah Talk

Doa Hendak Masuk Pasar Doa Hendak Masuk Pasar

Doa Saat Hendak Masuk Pasar

Ibadah

Bahaya Anal Seks Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Bahaya Anal Seks Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan

Bahaya Anal Seks Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan

Kajian

Amalan Sunnah Hari Jumat Amalan Sunnah Hari Jumat

3 Amalan Sunnah di Hari Jumat

Kajian

Hukum Meletakkan Al-Qur’an dalam Keadaan Terbuka Hukum Meletakkan Al-Qur’an dalam Keadaan Terbuka

Hukum Meletakkan Al-Qur’an dalam Keadaan Terbuka

Ibadah

Sujud Syukur Pemain Bola Sujud Syukur Pemain Bola

Hukum Sujud Syukur bagi Pemain Bola Setelah Mencetak Gol

Kajian

Berhubungan Badan Sebelum Mandi Berhubungan Badan Sebelum Mandi

Bolehkah Berhubungan Badan Sebelum Mandi Wajib Pasca Haid?

Kajian

Tuntunan Hidup Minimalis Al-Qur’an Tuntunan Hidup Minimalis Al-Qur’an

Tuntunan Hidup Minimalis dalam Al-Qur’an

Kajian

Connect