Ikuti Kami

Subscribe

Muslimah Talk

Kasus Kim Seon Ho dan Aturan Aborsi di Indonesia

elusan suami Kasus Kim Seon Ho

BincangMuslimah.Com – Sedang ramai diperbincangkan seorang aktor dari Korea Selatan yang memaksa pacarnya untuk melakukan aborsi. Kasus ini bermula dari tulisan sebuah tulisan di sosial media, ada seorang perempuan yang mengaku bahwa dia adalah mantan pacar Kim Seon Ho. Kemudian ia menceritakan bagaimana hubungan dengan sang aktor hingga akhirnya ia mau untuk melakukan aborsi.

Di Korea Selatan melakukan aborsi adalah hal yang legal, asalkan usia kehamilan masih di bawah 20 minggu. Dilansir dari CNN, aturan ini mulai berlaku pada 2020 lalu. Setelah 66 tahun tindakan aborsi dianggap ilegal dan perempuan yang melakukanya dapat dipenjara dan membayar denda.

Lalu bagaimana pengaturan aborsi di Indonesia? Kasus Kim Seon Ho ini membuka mata kita bahwa pemaksaan aborsi termasuk dalam kekerasan seksual. Namun, sayangnya melakukan aborsi di Indonesia masih dianggap sebagai tindakan kejahatan di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 346 menyatakan “seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana paling lama 4 tahun.”

Senada dengan KUHP, dalam UU Kesehatan juga melarang tindakan aborsi. Namun, dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini memberikan pengecualian. Dalam pasal 75 ayat (2) mengatakan, beberapa kondisi aborsi dapat dilakukan: pertama, jika ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

Kedua, jika kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Pada pasal 76 huruf disebutkan jika aborsi yang diperbolehkan adalah sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis

Namun, pada faktanya penerapannya masih sangat sulit. Mengutip laporan Komnas Perempuan, pada 2018 di Jambi seorang anak perempuan yang diperkosa oleh kakak laki-lakinya, divonis 6 bulan penjara karena melakukan aborsi. Selain itu pada praktiknya sekalipun korban perkosaan diperbolehkan untuk melakukan aborsi tapi petugas medis tetap harus meminta izin hakim untuk melakukan aborsi. Sementara itu untuk meminta izin memerlukan waktu yang lama, sangat mungkin akan melewati usia kehamilan yang diperbolehkan untuk aborsi.

Adapula, kasus yang belum lama ini terjadi seorang ibu yang meminta izin polisi agar anaknya dapat melakukan aborsi akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Sang anak padahal korban perkosaan yang keadaan psikisnya memprihatinkan. Namun, nyatanya izin itu tidak diperoleh dan terpaksa kehamilan itu harus dipertahankan. Fakta lain yang menyedihkan adalah korban perkosaan malah dinikahkan dengan pelakunya, seperti yang terjadi pada kasus anak anggota DPRD Kota Bekasi beberapa waktu lalu. Padahal menikahkan korban perkosaan dengan pelaku akan menimbulkan trauma ganda bagi korban.

Kembali ke pemaksaan aborsi, hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur hal itu. Pemaksaan aborsi masuk dalam salah satu jenis kekerasan seksual di Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang terancam dihapus. Data Komnas Perempuan mencatatkan ada sebanyak 174 aduan untuk kasus pemaksaan aborsi dari tahun 2016-2021. Pemaksaan tersebut dilakukan baik oleh orangtua, suami, ataupun pacar.

Selain pemberian izin aborsi yang sulit bagi korban perkosaan, tidak tersedianya layanan aman untuk aborsi juga semakin menghambat pemenuhan hak perempuan korban perkosaan memperoleh layanan yang komprehensif. Dalam aturan turunan dari UU Kesehatan, ada Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

Namun, hingga saat ini belum tersedia pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawab menteri sesuai peraturan tersebut. Sesuai amanat peraturan tersebut, seharusnya pelayanan aborsi sudah tersedia di puskesmas, klinik pertama, klinik utama atau yang setara, dan rumah sakit.

Disamping penyediaan fasilitas yang aman untuk aborsi, hal yang tidak kalah penting adalah terkait edukasi aborsi. Informasi tentang pentingnya aborsi secara aman dan bahayanya melakukan aborsi secara asal harus sudah tersampaikan pada generasi muda. Masyarakat juga harus diberikan edukasi bahwa tindakan aborsi bukan semata tindakan amoral dan memberikan stigma pada orang yang melakukannya.

Maka untuk menciptakan akses aborsi aman terutama bagi perempuan korban perkosaan dengan kehamilan tidak diinginkan setiap elemen harus bergotong royong. Mulai dari pemerintah yang menyediakan fasilitas kesehatan, segera sahkan RUU PKS, para tenaga medis yang kompeten dan berpihak pada korban, informasi aborsi aman yang masuk dalam kurikulum kesehatan reproduksi, serta masyarakat yang tidak memberikan stigma.

Rekomendasi

HAKTP Pemberantasan kekerasan perempuan HAKTP Pemberantasan kekerasan perempuan

Kampanye 16 HAKTP; Upaya Pemberantasan Aksi Kekerasan Terhadap Perempuan

Komnas Perempuan Luncurkan Instrumen Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

dilecehkan fenomena bystander effect dilecehkan fenomena bystander effect

Tidak Ditolong Saat Dilecehkan di Lampu Merah, Tunjukkan Fenomena Bystander Effect

gkepala sekolah kekerasan seksual gkepala sekolah kekerasan seksual

Kepala Sekolah Jadi Pelaku Kekerasan Seksual

Ayu Fatma
Ditulis oleh

Alumni Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera (Indonesia Jentera School of Law).

Komentari

Komentari

Terbaru

istri Meminta Barang Mewah istri Meminta Barang Mewah

Hukum Istri Meminta Barang Mewah

Kajian

nama anak kakek buyutnya nama anak kakek buyutnya

Memberi Nama Anak dengan Nama Kakek Buyutnya dalam Tradisi Islam

Kajian

sosok maryam dalam alquran sosok maryam dalam alquran

Sosok Maryam Bunda Isa dalam Alquran

Khazanah

Hukum Sharenting dalam Islam Hukum Sharenting dalam Islam

Hukum Sharenting dalam Islam

Kajian

perempuan hak memilih pasangan perempuan hak memilih pasangan

Dalam Islam, Perempuan Punya Hak untuk Memilih Pasangan

Kajian

Mu’asyarah bil Ma’ruf husein Mu’asyarah bil Ma’ruf husein

Tafsir Mu’asyarah bil Ma’ruf Menurut Kyai Husein Muhammad

Kajian

Bantuan dari Non Muslim Bantuan dari Non Muslim

Hukum Menerima Bantuan dari Non Muslim Saat Bencana

Kajian

istighfar imam penjual roti istighfar imam penjual roti

Keajaiban Istighfar; Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti

Kajian

Trending

Hukum Meletakkan Al-Qur’an dalam Keadaan Terbuka Hukum Meletakkan Al-Qur’an dalam Keadaan Terbuka

Hukum Meletakkan Al-Qur’an dalam Keadaan Terbuka

Ibadah

Forum R20 Pemimpin Agama Forum R20 Pemimpin Agama

Forum R20: Perkumpulan Pemimpin Agama dalam Mengatasi Konflik

Muslimah Talk

Doa Hendak Masuk Pasar Doa Hendak Masuk Pasar

Doa Saat Hendak Masuk Pasar

Ibadah

Bahaya Anal Seks Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Bahaya Anal Seks Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan

Bahaya Anal Seks Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan

Kajian

Amalan Sunnah Hari Jumat Amalan Sunnah Hari Jumat

3 Amalan Sunnah di Hari Jumat

Kajian

Sujud Syukur Pemain Bola Sujud Syukur Pemain Bola

Hukum Sujud Syukur bagi Pemain Bola Setelah Mencetak Gol

Kajian

Berhubungan Badan Sebelum Mandi Berhubungan Badan Sebelum Mandi

Bolehkah Berhubungan Badan Sebelum Mandi Wajib Pasca Haid?

Kajian

Cemburu Ibnu Qoyyim Al-Jauzi Cemburu Ibnu Qoyyim Al-Jauzi

Makna Cemburu Menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauzi

Khazanah

Connect