BincangMuslimah.Com – Selama ini peran perempuan dalam ranah publik sering terabaikan. Menurut Imam Nahe’i, komisioner Komnas Perempuan periode tahun 2020-2024, keadaan ini menyebabkan kaum perempuan tidak mendapatkan manfaat atas kebijakan yang dibuat baik oleh lembaga negara maupun non negara.
“Untuk mengatasi keadaan tersebut lembaga negara maupun non negara perlu berupaya mendorong pelibatan perempuan dalam mengakses dan menerima manfaat atas peran yang telah mereka lakukan,” ujar Imam Nahe’i dalam acara Pelatihan Penulisan Artikel Keislaman oleh Komunitas Bincang Muslimah pada Sabtu (29/08/20).
Setidaknya, Imam Nahe’i menyebutkan terdapat lima contoh pengabaian peran-peran perempuan di Indonesia yang saat ini terjadi:
Pertama: Peran Perempuan dalam Penanganan dan Pencegahan Covid 19.
Dari struktur gugus kerjanya saja, peran perempuan sangat minim. Padahal, yang terdampak paling besar dari covid itu adalah perempuan. Hasil pemantauan Komnas Perempuan, hampir dari 95 % perempuan mengalami peningkatan kerja domestik dan di luar publik. Tetapi, ketika merumuskan kebijakan menyusun struktur pencegahan dan penanganan covid, perempuan tidak masuk di ruang itu.
Selain itu, banyak organisasi perempuan seperti Muslimat NU, Fatayat, Aisyiyah, dan Pemudi Muhammadiyah yang terabaikan perannya. Padahal, organisasi tersebut sampai pada tingkat ranting atau tingkat paling bawah di masyarakat.
Bapak Imam Nahe’i mengatakan bahwa secara organisasi mereka bekerja untuk pencegahan dan penanganan. Tetapi, keberadaannya tidak mucul dan mengakuinya sebagai pihak yang bekerja di ruang-ruang sosial.
Kedua: Peran Perempuan dalam Penyelesaian Konflik
Pengabaian berikutnya adalah pada peran perempuan dalam penyelesaian residu konflik dan rekonsiliasi. Komnas perempuan banyak melakukan kajian terkait hal ini. Di mana perempuan sebenarnya telah melakukan rekonsiliasi pasca konflik dengan sangat kuat dan tinggi. Tetapi, peran-peran perempuan ini sekali lagi tidak muncul. Tidak mendapatkan pengakuan. Alih-alih mereka mendapatkan manfaat.
Ketiga: Peran Perempuan dalam Deradikalisasi
Misalnya peran perempuan dalam deradikalisasi dan rehabilisasi napiter (narapidana terorisme). Bapak Imam Nahe’i menuturkan bahwa ketika mereka mendapat napiter perempuan, maka mereka melakukan pendekatan-pendekatan yang luar biasa. Pendekatan tersebut hanya khas milik perempuan dan laki-laki.
Keempat: Peran Perempuan dalam Perdamaian
Perempuan juga melakukan aksi-aksi peran sosial untuk menciptakan perdamaian. Perjanjian satu dengan yang lain atau melakukan upaya-upaya perdamaian pasca konflik. Mereka melakukan dan mengalami hal itu. Tetapi, peran perempuan masih belum mendapat pengakuan dan belum menerima manfaat dengan baik dari peran-peran sosial itu.
Kelima: Peran Perempuan dalam Fatwa-fatwa Keagamaan
Imam Nahe’i juga menyayangkan ketidak hadiran pengalaman perempuan di dalam teks-teks keagamaan. Sebaliknya, justru kitab-kitab yang menjelaskan tentang doktrin-doktrin agama hampir semuanya karya penulis laki-laki dengan menggunakan prespektif laki-laki.
Contohnya tentang hadis penciptaan perempuan dari tulang rusuk. Menurut Imam Nahe’i, gagasan utama hadis itu adalah agar merubah budaya yang dialami perempuan ketika itu dengan cara yang santun dan baik.
Nabi saw. bersabda pada hadis itu, “Was taushu bin nisaai khira (Berpesanlah dengan baik kepada para wanita). Hanya saja, ditengah hadis tersebut ada alasan fainnahunna khuliqna minad dhila’ (karena mereka diciptakan dari tulang rusuk).
Kemudian, hadis itu ditangkap oleh penafsir laki-laki bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Lalu, mereka memberi penjelasan tulang rusuk sebelah kiri yang paling bawah. Hal ini untuk menegaskan bahwa perempuan itu sebagai konco wingking (teman yang berada di belakang). Sementara, pesan utamanya tentang was taushu bin nisa khaira yang diulang dua kali dalam hadis itu hilang. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman atau prespektif perempuan belum terakomodasi dengan baik di dalam doktrin-doktrin agama dan penulisan-penulisan tentang hukum Islam.
Demikianlah lima peran perempuan yang masih terabaikan sebagaimana dipaparkan oleh Imam Nahe’i. Semoga negara maupun lembaga non negara dapat mengapresiasi peran-peran para perempuan tersebut dengan kebijakan dan pemberian manfaat yang adil. Wa Allahu a’lam bis shawab.
