BincangMuslimah.Com – Pada suatu waktu, saya pernah turun ke lapangan menjalankan tugas peliputan demontrasi besar-besaran di Jakarta, Oktober 2019 silam. Isi tuntuan pendemo saat itu adalah seputar penolakan terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP).
Selain itu ada tuntutan untuk tidak mengesahkan RUU soal pertahanan, RUU Ketenagakerjaan dan RUU Minerba. Kala itu tidak hanya mahasiswa saja yang turun pada demo tersebut. Namun juga anak sekolah menengah atas yang turut meramaikan aksi tersebut. Walau sudah berjibaku, pada akhirnya pemerintah kini telah mengeluarkan keputusan yang berlawanan dengan demonstran.
Tapi bukan itu yang menjadi pokok pembahasan. Ada satu momen saat saya berbincang dengan sekelompok pelajar SMA yang masih terkenang hingga kini. Kala itu saya menanyakan perihal alasan mereka turun ke jalan. Walau tidak menjelaskan secara sistematis, pelajar ini nyatanya memprotes terkait hukum yang terkesan tumpul pada golongan elit, namun runcing ke masyarakat bawah.
Pandangan ini tidak saya permasalahkan. Hanya saja jawaban kedua cukup mengejutkan. Ternyata satu orang dari mereka tidak setuju dengan pemberlakuan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Yang saya ingat, mereka menyinggung perihal kekerasan seksual atau rudapaksa suami terhadap istri.
Salah satu konsen dalam RUU PKS adalah soal pemerkosaan dalam rumah tangga atau dikenal dengan marital rape. Menurut salah seorang pelajar tersebut, menghukum suami yang memaksa istri untuk berhubungan intim dengan argumen melaukan pemerkosaan dalam rumah tangga adalah cara berpikir yang aneh.
Istri, menurutnya harus mematuhi segala kehendak suami. Saya memaklumi pandangan tersebut. Kala itu memang masih ada yang salah memahami konteks RUU PKS. Begitu pula dengan defenisi kekerasan seksual sesuai Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2020.
Namun pada momen yang berbeda, saya pernah melihat status salah seorang kawan di Whatshapp. Pada status tersebut, kawan saya ini menuliskan penolakannya terhadap RUU PKS. Sekaligus mengecam, bagian ‘istri yang melaporkan suami pada polisi’ karena adanya rudapaksa.
Menurutnya, sudah menjadi keharusan dari seorang istri untuk menuruti apa pun permintaan suami. Ia pun mengutip salah satu hadis yang menyatakan seorang istri akan dilaknat sampai pagi jika menulak untuk berhubungan.
Di sisi lain, baru-baru ini viral terkait kasus rudapaksa. Kali ini laporan itu datang Marlina Octoria, istri dari Mansyardin, ayah dari Taqi Malik. Laporan ini berisikan adanya pemaksaan hubungan seksual yang diduga dilakukan oleh Mansyardin.
Marital Rape, Kasus yang Dianggap Tiada
Masyarakat kita saat ini masih menganggap jika pemaksaan hubungan seksual oleh suami pada istri bukanlah tindak kekerasan seksual. Rudapaksa, sering dianggap terjadi di luar pernikahan. Dalam pernikahan sendiri, perempuan bahkan dinasihati untuk patuh dan tidak boleh menolak.
Karenanya banyak yang beranggapan jika pemerkosaan dalam rumah tangga adalah mengada-ngada. Kasus ini dianggap sebelah mata dan keberadaanya antara ada dan tiada. Komisi Nasional Perempuan sendiri telah menyatakan dengan tegas jika marital rape adalah kasus yang nyata. Banyak laporan yang datang ke Komnas Perempuan. Namun tidak sedikit memberikan cemooh hingga dianggap membangkang perintah Tuhan.
Padahal sama dengan kekerasan seksual pada umumnya, rudapaksa dalam rumah tangga dapat memberikan dampak psikis. Di sisi lain, kasus rudapaksa dalam rumah tangga dapat menyebabkan cidera fisik hingga berujung pada kematian.
Misalnya saja, dilansir dari Tirto.id, seorang istri di Bali harus meregang nyawa akibat patah tulang rusuk, memar di dada dan infeksi di alat kelaminnya. Beberapa minggu sebelum meninggal, M. Tohari (suami) memaksa istrinya untuk berhubungan intim. Padahal kala itu Siti penyakit jantungnya kambuh, dan ia sesak nafas. Namun Tohari tidak peduli dan tetap memaksa. Hal yang menyesakkan, Tohari hanya dijatuhi hukuman 10 bulan.
Lantas bagaimana marital rape atau pemerkosaan dalam rumah tangga dalam pandangan agama Islam? Menurut aktivis Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Faqihuddin Abdul Kodir, pemaksaan istri untuk berhubungan badan bukanlah hal yang syar’i. Hal ini tertuang di dalam bukunya yang berjudul ‘Perempuan (bukan) Sumber Fitnah.
Pemaksaan istri untuk berhubungan intim secara paksa, bertentangan dengan visi besar Islam yang rahmatan lil alamin. Bukan hanya dibebankan pada istri, keduanya dituntut untuk agar sakinah, mawadah dan warahmah. Rudapaksa tentu memberikan ketidaknyamana, mengintimidasi hingga mengancam perempuan.
Padahal, Al-Quran telah memberikan penekanan saat perempuan memasuki jenjang pernikahan untuk menerima kebahagiaan serta ketenangan. Begitu pula dengan cinta dan perlakuan kasih sayang. Hal ini termaktub dalam QS. al-Rum (30): 21.
وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ
“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”
Maka, bisa disimpulkan bahwa Islam menegaskan jika antara suami dan istri punya peran untuk saling melayani. Bukan hanya istri yang baik atau suami yang baik. Namun keduanya punya peran besar untuk membangun keluarga yang selalu berjalan pada kebaikan, serta kebahagiaan.
