Ikuti Kami

Subscribe

Muslimah Talk

Melihat Pemaksaan Alat Kontrasepsi dalam UU TPKS

Pemaksaan Alat Kontrasepsi TPKS
gettyimages.com

BincangMuslimah.Com – Pemaksaan alat kontrasepsi masuk dalam salah satu jenis kekerasan seksual, Pasal 4 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Bentuk lain kekerasan seksual yakni berupa pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual nonfisik, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi sosial, perbudakan sosial, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Tulisan ini akan membahas terkait pemaksaan alat kontrasepsi. Hal yang jarang sekali dibicarakan, alasannya karena pembicaraan kontrasepsi adalah tabu. Padahal pembicaraan ini sangat diperlukan, dan merupakan tindakan pidana karena merugikan orang lain.

Dalam Pasal 8 UU TPKS disebutkan, barang siapa memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi.

Sayangnya dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru saja diundangkan, untuk pembahasan pemaksaan alat kontrasepsi tidak dibahas detail seperti draft sebelumnya.

Dalam draft sebelumnya dijelaskan secara rinci, pemaksaan alat kontrasepsi yakni tindakan berupa mengatur menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan korban tidak dapat memiliki keturunan.

Dalam penjelasan pasal tersebut, kontrasepsi adalah cara yang dilakukan untuk mencegah pembuahan atau kehamilan dengan berbagai metode, dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Pemaksaan Kontrasepsi dalam Undang-Undang ini meliputi upaya untuk memasukkan atau melekatkan alat atau benda ke dalam tubuh seseorang atau memaksa penggunaan obat-obatan herbal maupun kimia oleh seseorang tanpa persetujuannya, termasuk metode sterilisasi.

Kendati demikian, UU TPKS yang baru saja diundangkan ini memberikan 1/3 hukuman lebih berat pada pelaku dalam beberapa kondisi. Misalnya jika tindak pidana pemaksaan alat kontrasepsi dilakukan oleh anggota keluarga, pejabat publik, atau pemberi kerja.

Selain itu, hukuman akan diperberat jika dilakukan lebih dari satu kali, atau lebih dari satu korban. Kepada anak, penyandang disabilitas, perempuan hamil, dalam keadaan rentan, dan bencana. Pemberatan hukuman juga melihat dampak yang dirasakan korban. Hukuman akan diperberat jika korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular. Mengakibatkan terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi, hingga mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Mengapa Pemaksaan pemakaian alat kontrasepsi harus diatur? Karena pemaksaan alat kontrasepsi membuat perempuan, anak perempuan, dan penyandang disabilitas kehilangan otoritas akan tubuhnya. Mereka tidak bisa memutuskan sendiri apa yang akan mereka gunakan.

Terlebih lagi bagi anak perempuan dan penyandang disabilitas yang dianggap belum atau tidak cakap sehingga tidak mendapat persetujuan utuh. Pemaksaan alat kontrasepsi rentan terhadap pemerkosaan dan perbudakan seksual yang terjadi berulang, karena resiko kehamilan tidak ada.

Pemaksaan alat kontrasepsi jelas melanggar HAM. bukankah setiap warga negara berhak atas rasa aman, bebas dari penyiksaan, dan mempunyai hak atas kesehatan. Tidak dapat dipungkiri jika penggunaan alat kontrasepsi menimbulkan akibat bagi perempuan.

Maka sudah seharusnya kita semakin sering membicarakan perihal kontrasepsi. Saya bertanya pada beberapa teman yang memiliki pasangan, mayoritas mereka menjawab tidak pernah membicarakan hal ini dengan pasangan. Menurut saya pembicaraan ini harus ada sebelum pernikahan.

Mengapa penting? Karena dengan adanya pembicaraan tersebut masing-masing jadi tahu alat kontrasepsi mana yang akan digunakan. Tentu dengan kesepakatan bersama demi kenikmatan bersama. Pun, terlepas dari pernikahan, semakin banyak yang mengetahui tentang kontrasepsi dan dampaknya. Maka semakin meminimalisir kejahatan pemaksaan alat kontrasepsi.

Kita patut mengapresiasi UU ini karena mengisi kekosongan hukum, baik dalam UU Perlindungan HAM, UU Disabilitas, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun UU Perlindungan Anak. UU ini juga sudah sepaket dengan hukum acaranya.

 

Rekomendasi

UU TPKS Telah Disahkan UU TPKS Telah Disahkan

UU TPKS Telah Disahkan, Masih Ada Tugas Lain yang Menanti

Menggunakan alat kontrasepsi, Perempuan hamil dan menyusui, perempuan hendak melahirkan di Menggunakan alat kontrasepsi, Perempuan hamil dan menyusui, perempuan hendak melahirkan di

Hukum Menggunakan Alat Kontrasepsi untuk Menunda Kehamilan dalam Pandangan Ulama

Ayu Fatma
Ditulis oleh

Alumni Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera (Indonesia Jentera School of Law).

Komentari

Komentari

Terbaru

amalan shalat ashar jumat amalan shalat ashar jumat

Amalan Nabi Khidir Setelah Shalat Ashar di Hari Jumat

Ibadah

ajarkan kesetaraan laki-laki perempuan ajarkan kesetaraan laki-laki perempuan

Ajarkan Kesetaraan Pada Anak Laki-Laki dan Perempuan

Kajian

fans k-pop larangan fanatik fans k-pop larangan fanatik

Ramai Kegaduhan Fans K-POP di Space Twitter, Ini Larangan Fanatik dalam Islam

Kajian

UU PRT Harus Disahkan UU PRT Harus Disahkan

Alasan Kenapa UU PRT Harus Segera Disahkan

Muslimah Talk

Film KKN Desa Penari Film KKN Desa Penari

Film KKN Desa Penari; Begini Penjelasan Buya Syakur tentang Ruh Orang yang Meninggal Karena Santet atau Sihir

Kajian

Ayah Alami Postpartum Blues Ayah Alami Postpartum Blues

Tidak Hanya Ibu Hamil, Ayah Juga Bisa Mengalami Postpartum Blues

Muslimah Talk

Kehidupan Manusia Setelah Kematian Kehidupan Manusia Setelah Kematian

Dalil Kehidupan Manusia Setelah Kematian

Kajian

penembakan wartawan palestina shireen penembakan wartawan palestina shireen

Mengutuk Aksi Penembakan Terhadap Wartawan Palestina, Shireen Abu Akleh

Muslimah Talk

Trending

kepemilikan aset kripto dizakati kepemilikan aset kripto dizakati

Apakah Kepemilikan Aset Kripto Harus Dizakati?

Kajian

memberi zakat meninggalkan shalat memberi zakat meninggalkan shalat

Hukum Memberi Zakat Pada Orang yang Meninggalkan Shalat, Bolehkah?

Kajian

UU TPKS Telah Disahkan UU TPKS Telah Disahkan

UU TPKS Telah Disahkan, Masih Ada Tugas Lain yang Menanti

Muslimah Talk

laki-laki jadi korban kdrt laki-laki jadi korban kdrt

Tidak Hanya Pada Perempuan, Laki-Laki Pun Bisa Jadi Korban KDRT

Kajian

anggota keluarga menggantikan puasa anggota keluarga menggantikan puasa

Apakah Anggota Keluarga Bisa Menggantikan Puasa Kerabat yang Sudah Wafat?

Kajian

tata cara membayar fidyah tata cara membayar fidyah

Tata Cara Membayar Fidyah Puasa Ramadhan

Kajian

pekerja berat membatalkan puasa pekerja berat membatalkan puasa

6 Syarat Pekerja Berat Boleh Membatalkan Puasa di Bulan Ramadhan

Kajian

kesempurnaan manusia imam al-ghazali kesempurnaan manusia imam al-ghazali

Kesempurnaan Manusia Dan Cara Mencapai Tujuan Akhir Hidup dalam Pandangan Imam Al-Ghazali

Kajian

Connect