BincangMuslimah.Com- Kasus korupsi di Indonesia masih merajalela bahkan dalam jumlah yang fantastis. Bayangkan saja, satu orang bisa merampas uang ratusan miliar hingga triliunan untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan kerugian negara dan masyarakat.
Zakat secara bahasa artinya suci. Dalam Islam terdapat dua macam zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Keduanya sama berhukum wajib; perbedaannya adalah adalah zakat fitrah wajib bagi setiap umat muslim, sedangkan zakat mal kewajibnya hanya kepada umat muslim yang memenuhi syarat.
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang tidak hanya memiliki aspek spiritual, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial. Dalam zakat, terjadi proses saling membantu antara seorang muslim yang memiliki harta lebih kepada muslim yang memutuhkan.
Namun, terdapat satu hal penting yang perlu menjadi perhatian, yaitu bagaimana jika harta orang tersebut berasal dari hasil korupsi? Apakah pelakunya tetap wajib mengeluarkan zakat dari harta tersebut? Bolehkah memberikan harta tersebut kepada orang lain?
Syarat Wajib Zakat Mal
Dalam syariat Islam, perintah menunaikan zakat di Al-Qur’an sering tertulis bersandingan dengan perintah mendirikan salat. Seperti pada Qs. Al-Baqarah (2) : 110 :
وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَۗ
“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat.”
Seorang muslim wajib mengeluarkan zakat mal jika memiliki harta tertentu dalam jumlah tertentu. Harta yang wajib dizakati di antaranya adalah simpanan uang, emas, perak, hasil tani, ternak, aset pedagangan, hingga zakat profesi. Semua harta tersebut masing-masing memiliki ketentuan jumlah minimal harta dan jumlah zakat yang dikeluarkan.
Dalam kitab Fathul Qarib al Mujib, syarat wajib mengeluarkan zakat mal adalah :
- Islam: Zakat di wajibkan hanya kepada mereka yang beragama Islam.
- Baligh dan berakal: Ini berlaku untuk zakat mal karena berkaitan dengan
kepemilikan harta.
- Milk at-Tam (Memiliki harta secara penuh): Harta yang dizakati harus milik sendiri dan dikuasai sepenuhnya.
- Nisab: Harta yang dizakati harus sampai pada batas minimal tertentu.
- Haul: Harta harus dimiliki selama satu tahun penuh untuk zakat mal.
Adapun penerima Zakat mal adalah mustahiq yang sama dengan penerima zakat fitrah. Mustahiq tersebut adalah golongan fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riqab (hamba sahaya), gharimin (orang yang memiliki hutang), fi sabilillah, ibn sabil.
Korupsi Menyalahi Aturan Milk at-Tam, Bagaimana Status Hartanya?
Ketika melihat syarat wajib zakat mal, dapat disimpulkan bahwa harta korupsi tidak memenuhi aspek milku alt-Tam (kepemilikan secara sempurna). Pastinya hal itu karena harta hal korupsi adalah harta yang tidak diperoleh secara halal.
Lalu, apakah berarti pelaku korupsi tidak wajib mengeluarkan zakat pada harta yang disimpannya ketika sudah mencapai haul?
Ya. Secara hukum fikih, orang yang memiliki harta korupsi tidak dikenai hukum membayar zakat mal. Menurut Imam An-Nawawi, seseorang yang memiliki harta haram bukanlah pemilik sah atas harta tersebut. Ketentuan tersebut bukanlah sebuah kelonggaran yang menguntungkan bagi pelaku korupsi. Sebaliknya, mereka tidak lepas dari konsekuensi hukum Islam dan hukum negara atas perbuatan haram dan madharat yang terjadi pada perbuatannya.
Dalam Islam korupsi termasuk bentuk ghulul. Artinya adalah tindakan penggelapan, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi termasuk mendapatkan harta. Perbuatan ini tentu menjadikan pelakunya mendapat dan memakan harta secara batil. Allah menyiratkan dalam Qs. Ali Imran ayat 161 bahwa orang yang korupsi akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat nanti.
Selain konsekuensi hukum Islam, perbuatan korupsi tetap harus dipertanggungjawabkan secara hukum negar berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Acuannya adalah pada UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta diperbarui melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Tidak wajibnya zakat mal dalam harta korupsi menegaskan bahwa zakat bukan hanya soal nominal. Islam menjunjung tinggi nilai pentingnya memperoleh harta melalui jalan yang benar. Seperti pada firman Allah Qs. An-Nisa (4) : 29 :
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil…” (QS. An-Nisa’: 29).
Jadi, kewajiban utama pelaku bukan membayar zakat, melainkan mengembalikan harta itu kepada pemilik baik perorangan maupun kepada negara. Zakat bukanlah perbuatan yang bisa digunakan untukmenyucikan harta yang diperoleh dengan cara yang kotor.
