BincangMuslimah.Com – Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih terus terjadi di Indonesia, terbaru terjadi pada seorang penyanyi muda Indonesia, Lesti kejora. Lesti Kejora melaporkan suaminya atas tindakan KDRT. Melaporkan tindakan KDRT adalah tindakan yang memerlukan keberanian dan dukungan dari orang sekitar.
Sebenarnya akar masalah dari KDRT adalah ketidaksetaraan dalam relasi atau timpang. Adanya posisi yang tidak setara antara suami dan istri dalam rumah tangga menyebabkan salah satu pihak dalam keadaan takut dan tidak berdaya. Hingga tidak jarang korban KDRT khususnya istri sulit untuk keluar situasi tersebut.
Apalagi jika korban berani berbicara dan melaporkan tindakan KDRT yang terjadi pada dirinya, maka sudah selayaknya korban juga saksi KDRT mendapatkan perlindungan. Lalu bagaimana bentuk perlindungan dan kemana korban KDRT bisa mendapatkan perlindungan?
UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), adalah jaminan dari negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT. Pasal 1 angka 4 menyebutkan perlindungan adalah upaya yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi korban.
Tidak hanya perlindungan, korban KDRT juga mendapatkan hak-hak lain seperti:
- perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- pelayanan bimbingan rohani.
Tindakan KDRT bukan lagi urusan ranah privat, UU PKDRT memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.
Maka, ketika ada seorang korban KDRT meminta bantuan pada kita, kita wajib untuk melindunginya. Pasal 15 menyebutkan jika kita melihat, mendengar, atau mengetahui adanya KDRT maka ada beberapa upaya yang harus kita lakukan. Berikut langkah konkrit yang kita lakukan untuk bisa membantu korban KDRT mendapatkan haknya.
Pertama, mencegah berlangsungnya tindakan KDRT. Kedua, memberikan perlindungan bagi korban. Ketiga, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan penetapan penetapan perlindungan.
Sementara itu, kemana korban KDRT bisa mendapatkan perlindungan? Ada beberapa tempat yang bisa menjadi tempat perlindungan bagi korban KDRT. Pertama, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
P2TP2A adalah unit pelayanan bagi perempuan dan anak yang berada di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Saat ini P2TP2A sudah tersebar di berbagai provinsi. Pusat layanan ini bisa diakses melalui laman websitenya.
Kedua, selain dari pemerintah, ada beberapa LSM atau lembaga bantuan hukum yang menyediakan ‘rumah aman’ bagi korban KDRT. salah satunya adalah LBH Apik Jakarta. Tentu informasi tentang rumah aman ini sangat terjaga, demi keamanan korban dari pelaku kekerasan.
Tentu tidak hanya dua pilihan itu, masih banyak tempat aman yang bisa menjadi tempat perlindungan bagi korban KDRT. baik negara, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat umum bersama-sama wajib melindungi dan memberi bantuan sesuai dengan kemampuan masing-masing, terhadap korban KDRT. Apalagi hal tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Demikian beberapa langkah konkrit yang bisa kita lakukan untuk membantu korban KDRT. Jika kamu menemui salah seseorang dari mereka, maka beberapa hal tersebut bisa dilakukan.
