Ikuti Kami

Muslimah Talk

Pemaksaan Jilbab dan Hak Kebebasan Beragama

Pemaksaan Jilbab Kebebasan Beragama
Source: Gettyimages.com

BincangMuslimah.Com – Kasus pemaksaan jilbab pada siswi SMA di Bantul beberapa waktu lalu menimbulkan banyak pertanyaan tentang kebebasan beragama. Sejauh mana kebebasan beragama itu diatur? Bagaimana bentuknya?

Hak kebebasan beragama sudah diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia, tepatnya pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

Namun, menurut Dahlia Madanih, koordinator gugus kerja perempuan dan kebhinekaan Komnas Perempuan, berpendapat bahwa aturan yang tujuannya untuk melaksanakan pasal 29 UUD 1945 pada kenyataannya malah melanggar konstitusi. Hal tersebut disampaikan dalam Webinar Diskusi Pakar dan Media dengan tema berjudul “Regulasi jilbab bagi siswi muslim di sekolah negeri” yang diselenggarakan oleh El Bukhari Institute, Selasa 9 Agustus 2022.

Menurut Ibu Dahlia, peraturan yang ada di sekolah terkait busana atau seragam saat ini mengandung unsur pemaksaan, dan pemaksaan adalah bentuk kekerasan. Maka hal tersebut telah melanggar Pasal 29 UUD 1945. Mengapa peraturan yang bersifat diskriminatif dan memaksa bisa ada di sekolah negeri?

Memang sekolah diberikan kewenangan tersendiri untuk membuat peraturan sekolah, tapi sudah seharusnya tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 (permendikbud) Tahun 2014, yang memberikan kebebasan bagi pelajar untuk memakai seragam. Selain itu UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, juga melarang adanya kebijakan yang diskriminatif. Maka jelas peraturan sekolah yang mengandung unsur pemaksaan sudah melanggar, asas lex superior derogat legi inferiori, yang berarti peraturan yang lebih rendah tidak boleh boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Menurut Komnas Perempuan, kesalahan sudah terjadi sejak ditingkat peraturan daerah, yang kemudian peraturan tersebut dijadikan acuan untuk sekolah-sekolah negeri dalam membuat peraturan. Pemantauan Komnas Perempuan selama tahun 2009 terdapat setidaknya ada 154 kebijakan diskriminatif, termasuk aturan dalam berbusana.

Baca Juga:  Ayana Moon Tidak Berjilbab Saat di Korea, Ini Hukumnya Menurut Fatwa Mesir

Selain muatan acuan yang salah, pemahaman para guru dan tenaga kependidikan tentang menjaga perempuan, dan kekerasan seksual juga harus diubah. Perempuan masih dianggap sebagai objek moral, atau penjaga moral. Seolah-olah jika perempuannya memakai busana sesuai aturan berarti moralnya sudah baik. Yang diatur hanya perempuan, perempuan harus memakai baju panjang, berkerudung, dan tidak menerawang. 

Aturan-aturan tersebut malah mengekang dan memaksa perempuan. Komnas Perempuan juga membeberkan bahwa dampak dari pemaksaan tersebut sangat fatal. Di Padang, ketika siswi non muslim harus memakai jilbab, bahkan saat pengambilan foto untuk ijazah. Setelah siswi tersebut lulus dan melamar pekerjaan, ia mendapatkan banyak pertanyaan, “mengapa foto ijazah pakai jilbab, sedangkan di KTP agama Kristen? Apakah kamu murtad?” Hal tersebut menurunkan kepercayaan pemberi kerja atas siswi tersebut. Dan tentunya sangat merugikan untuk masa depan siswi tersebut.

Problemnya, bagi siswa yang tidak mengikuti aturan, maka akan diberikan sanksi, bahkan dikeluarkan dari sekolah. Sementara untuk pindah sekolah pilihan yang terdekat hanya sekolah swasta dengan uang sekolah yang lebih besar. Dan untuk sekolah negeri lain, jaraknya jauh, dan tidak memungkinkan karena ada sistem zonasi.

Maka sudah seharusnya untuk tenaga pendidik dan kependidikan mendapatkan sosialisasi tentang aturan-aturan yang sesuai untuk diterapkan di sekolah. Memberikan pemahaman kebebasan beragama, kekerasan seksual, dan tentu nilai-nilai toleransi. Selain itu perlu segera membuat mekanisme monitoring dan evaluasi, mengingat sudah dibatalkan SKB 3 Menteri, yang padahal mekanisme tersebut sudah ada di dalamnya.

Dalam melakukan dua tersebut Kemendikbud bisa menggandeng Komnas Perempuan, sehingga Komnas Perempuan tidak lagi menjadi ‘pemadam kebakaran’ justru harus terlibat di awal sebagai tindakan preventif. Kasus pemaksaan jilbab ini harus menjadi perhatian khusus bagi semua pihak, mengingat sekolah seharusnya menjadi media untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan kebebasan beragama baik bagi pelajar, guru, dan tenaga pendidik.

Baca Juga:  Biografi Ummu Hani; Sepupu Perempuan Rasulullah

 

Rekomendasi

Memupuk Moderasi Beragama pada Masyarakat Multikultural Memupuk Moderasi Beragama pada Masyarakat Multikultural

Dampak Moderasi Beragama terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Hijab Menurut Murtadha Muthahhari Hijab Menurut Murtadha Muthahhari

Lima Trik agar Poni Rambut Tidak Keluar Jilbab

Lima Tips Agar Jilbab Tidak Bau Apek di Musim Hujan

Paskibraka Lepas Hijab Paskibraka Lepas Hijab

Paskibraka ‘Diseragamkan’ Lepas Hijab; Bukti Diskriminasi Jelang Kemerdekaan

Ditulis oleh

Alumni Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera (Indonesia Jentera School of Law).

5 Komentar

5 Comments

Komentari

Terbaru

Tragedi Kekerasan Terhadap Anak: Saat Rumah Tak Lagi Aman Tragedi Kekerasan Terhadap Anak: Saat Rumah Tak Lagi Aman

Tragedi Kekerasan Terhadap Anak: Saat Rumah Tak Lagi Aman

Muslimah Talk

Dian Sastrowardoyo dan Dewi Sandra Bicara Soal Ambisi dan Gengsi Dian Sastrowardoyo dan Dewi Sandra Bicara Soal Ambisi dan Gengsi

Dian Sastrowardoyo dan Dewi Sandra Bicara Soal Ambisi dan Gengsi

Muslimah Talk

Hukum Memanfaatkan Barang Gadai Hukum Memanfaatkan Barang Gadai

Hukum Memanfaatkan Barang Gadai

Kajian

puasa istri dilarang suami puasa istri dilarang suami

Kritik Nabi kepada Laki-laki yang Suka Main Kasar pada Perempuan

Kajian

Seporsi Mie Ayam dan Sebuah Alasan Kecil untuk Bertahan Hidup Seporsi Mie Ayam dan Sebuah Alasan Kecil untuk Bertahan Hidup

Seporsi Mie Ayam dan Sebuah Alasan Kecil untuk Bertahan Hidup

Muslimah Talk

Kiat-Kiat Sukses Dalam Bertetangga Kiat-Kiat Sukses Dalam Bertetangga

Kiat-Kiat Sukses Dalam Bertetangga

Muslimah Daily

Sri Hartini: Sosok Inspiratif Dibalik Lestarinya Hutan Adat Wonosadi Sri Hartini: Sosok Inspiratif Dibalik Lestarinya Hutan Adat Wonosadi

Sri Hartini: Sosok Inspiratif Dibalik Lestarinya Hutan Adat Wonosadi

Muslimah Talk

Apa Manfaat Doa Saat Hendak Berhubungan Badan?

Ibadah

Trending

puasa istri dilarang suami puasa istri dilarang suami

Kritik Nabi kepada Laki-laki yang Suka Main Kasar pada Perempuan

Kajian

Zainab binti Khuzaimah Zainab binti Khuzaimah

Ummu Kultsum; Putri Rasulullah yang Diperistri Utsman bin Affan

Muslimah Talk

Citra Perempuan dalam alquran Citra Perempuan dalam alquran

Perempuan-perempuan yang Disebutkan dalam Al-Qur’an (bag 1)

Kajian

Lima Teladan yang Dapat Kita Pelajari dari Sayyidah Khadijah Istri Rasul Lima Teladan yang Dapat Kita Pelajari dari Sayyidah Khadijah Istri Rasul

Lima Teladan yang Dapat Kita Pelajari dari Sayyidah Khadijah Istri Rasul

Muslimah Talk

risiko nikah muda risiko nikah muda

Viral Pernikahan Ayah Mertua dengan Ibu Kandung, Apa Hukumnya?

Kajian

Shafiyyah huyay istri nabi Shafiyyah huyay istri nabi

Khaulah Binti Qais; Perempuan Pertama yang Kesaksiannya Disetarakan dengan Laki-laki

Muslimah Talk

Dalil Perempuan Tidak Perlu Menutup Wajahnya Dalil Perempuan Tidak Perlu Menutup Wajahnya

Dalil Perempuan Tidak Perlu Menutup Wajahnya

Kajian

Cerita Para Selebgram Muslimah yang Inspiratif

Muslimah Daily

Connect