Ikuti Kami

Subscribe

Muslimah Talk

Pekerja Rumah Tangga dan Payung Hukum yang Tak Kunjung Disahkan

UU PRT Harus Disahkan
Credit: Photo from Gettyimages.com

BincangMuslimah.Com – Kehadiran ‘seorang pembantu atau asisten rumah tangga’ bagi beberapa rumah di Indonesia adalah hal biasa. Bibi atau mbak yang membantu pekerjaan domestik kita, adalah pekerja rumah tangga (PRT). Namun, sayangnya profesi ini belum memiliki payung hukum.

Masih banyak PRT yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Kebiasaan yang ada di masyarakat, mereka dipekerjakan berdasarkan kepercayaan. Maka demikian juga dengan gaji dan tanggung jawab pekerjaannya semua diatur sesuai majikan si pemberi kerja. Karena belum adanya payung hukum bagi PRT, tidak jarang mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari majikannya.

Mengutip catatan Komnas Perempuan, yang mengambil data kasus yang dikumpulkan oleh Jaringan Nasional untuk Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) dalam kurun waktu 2012-2019 terdapat lebih dari 3.219 kasus yang dialami oleh PRT.

Bentuk-bentuk antara lain: kekerasan psikis (isolasi dan penyekapan), fisik, ekonomi (penahanan dokumen pribadi, gaji tidak dibayar, gaji karena sakit, tidak dibayar THR), dan perdagangan orang. Terlebih lagi masa pandemi Covid-19 PRT semakin rentan, terancam kehilangan pekerjaan tanpa mendapatkan gaji dan pesangon, tidak masuk daftar penerima bantuan UMKM, dan kerentanan virus.

Mengapa sampai saat ini PRT belum memiliki payung hukum yang spesifik? Jawabannya karena hingga saat ini pemerintah belum juga meratifikasi Konvensi ILO 189. Dengan meratifikasi konvensi ini pemerintah diharuskan membuat peraturan yang melindungi hak-hak PRT sebagai pekerja. PRT juga butuh ketentuan yang mengatur jam kerja, hari libur, upah minimum, dan aturan normatif lainnya sebagai pekerja.

Usulan-usulan aturan yang akan memberikan jaminan bagi PRT sebenarnya sudah ada sejak lama. Hal ini sudah dituangkan dalam draft alam draft RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sejak tahun 2006. RUU ini sudah disetujui menjadi inisiatif DPR, tetapi masih belum dibahas di sidang paripurna.

Kita sangat perlu aturan yang spesifik mengatur dan menjamin PRT sebagai pekerja, karena PRT tidak mendapatkan perlindungan dari UU No. 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena mereka berada dalam sektor non formal, tidak seperti pekerja swasta yang berada di sektor formal. Pun, dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hanya dapat mengakomodir kasus-kasus yang dialami oleh PRT. Kedua aturan tersebut tidak bisa mengakomodir hak-hak normatifnya sebagai pekerja.

Senada dengan dua peraturan sebelumnya, walaupun belum ada payung hukum yang spesifik PRT sebenarnya sudah mendapat jaminan dari berbagai turunan aturan. Konstitusi kita, UUD 1945 Pasal 281 ayat 4 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang sudah diratifikasi menjadi UU No. 7 Tahun 1984, Pasal 2 huruf b, bahwa negara adalah pihak penting yang membuat aturan yang tepat dan upaya lainnya termasuk pemberian sanksi, yang melarang semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Mengutip dari laman Hukumonline.com, jaminan bagi PRT juga termuat dalam beberapa aturan berikut Kitab UU Hukum Pidana, UU No. 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, UU No. 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jadi, pembantu, pesuruh, bibi, mbak, atau sebutan lainnya untuk orang yang bekerja di rumah membantu pekerjaan domestik, adalah pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga yang harus kita hargai dan berikan haknya dengan layak. Semoga RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) akan segera dibahas dan disahkan seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

 

Rekomendasi

ibu melahirkan bisa depresi ibu melahirkan bisa depresi

Walau Terlihat Ceria, Ibu Usai Melahirkan Bisa Saja Alami Depresi

mona haedari pernikahan anak kdrt mona haedari pernikahan anak kdrt

Mona Haedari: Korban Pernikahan Anak dan KDRT

memilih pasangan baik mendidik memilih pasangan baik mendidik

Anjuran Islam untuk Saling Menjaga Kenyamanan Pasangan

Risiko Bertengkar Depan Anak Risiko Bertengkar Depan Anak

Tidak Hanya Istri, Pekerjaan Domestik Dapat Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Ayu Fatma
Ditulis oleh

Alumni Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera (Indonesia Jentera School of Law).

Komentari

Komentari

Terbaru

amalan shalat ashar jumat amalan shalat ashar jumat

Amalan Nabi Khidir Setelah Shalat Ashar di Hari Jumat

Ibadah

ajarkan kesetaraan laki-laki perempuan ajarkan kesetaraan laki-laki perempuan

Ajarkan Kesetaraan Pada Anak Laki-Laki dan Perempuan

Kajian

fans k-pop larangan fanatik fans k-pop larangan fanatik

Ramai Kegaduhan Fans K-POP di Space Twitter, Ini Larangan Fanatik dalam Islam

Kajian

UU PRT Harus Disahkan UU PRT Harus Disahkan

Alasan Kenapa UU PRT Harus Segera Disahkan

Muslimah Talk

Film KKN Desa Penari Film KKN Desa Penari

Film KKN Desa Penari; Begini Penjelasan Buya Syakur tentang Ruh Orang yang Meninggal Karena Santet atau Sihir

Kajian

Ayah Alami Postpartum Blues Ayah Alami Postpartum Blues

Tidak Hanya Ibu Hamil, Ayah Juga Bisa Mengalami Postpartum Blues

Muslimah Talk

Kehidupan Manusia Setelah Kematian Kehidupan Manusia Setelah Kematian

Dalil Kehidupan Manusia Setelah Kematian

Kajian

penembakan wartawan palestina shireen penembakan wartawan palestina shireen

Mengutuk Aksi Penembakan Terhadap Wartawan Palestina, Shireen Abu Akleh

Muslimah Talk

Trending

kepemilikan aset kripto dizakati kepemilikan aset kripto dizakati

Apakah Kepemilikan Aset Kripto Harus Dizakati?

Kajian

memberi zakat meninggalkan shalat memberi zakat meninggalkan shalat

Hukum Memberi Zakat Pada Orang yang Meninggalkan Shalat, Bolehkah?

Kajian

UU TPKS Telah Disahkan UU TPKS Telah Disahkan

UU TPKS Telah Disahkan, Masih Ada Tugas Lain yang Menanti

Muslimah Talk

laki-laki jadi korban kdrt laki-laki jadi korban kdrt

Tidak Hanya Pada Perempuan, Laki-Laki Pun Bisa Jadi Korban KDRT

Kajian

anggota keluarga menggantikan puasa anggota keluarga menggantikan puasa

Apakah Anggota Keluarga Bisa Menggantikan Puasa Kerabat yang Sudah Wafat?

Kajian

tata cara membayar fidyah tata cara membayar fidyah

Tata Cara Membayar Fidyah Puasa Ramadhan

Kajian

pekerja berat membatalkan puasa pekerja berat membatalkan puasa

6 Syarat Pekerja Berat Boleh Membatalkan Puasa di Bulan Ramadhan

Kajian

kesempurnaan manusia imam al-ghazali kesempurnaan manusia imam al-ghazali

Kesempurnaan Manusia Dan Cara Mencapai Tujuan Akhir Hidup dalam Pandangan Imam Al-Ghazali

Kajian

Connect