BincangMuslimah.Com – Kehadiran ‘seorang pembantu atau pekerja rumah tangga’ bagi beberapa rumah di Indonesia adalah hal biasa. Bibi atau mbak yang membantu pekerjaan domestik kita adalah pekerja rumah tangga (PRT) yang belum memiliki payung hukum di Indonesia.
Masih banyak PRT yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Kebiasaan yang ada di masyarakat, mereka dipekerjakan berdasarkan kepercayaan. Maka demikian juga dengan gaji dan tanggung jawab pekerjaannya semua diatur sesuai majikan si pemberi kerja. Karena belum adanya payung hukum bagi PRT, tidak jarang mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari majikannya.
Mengutip catatan Komnas Perempuan, yang mengambil data kasus yang dikumpulkan oleh Jaringan Nasional untuk Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) dalam kurun waktu 2012-2019 terdapat lebih dari 3.219 kasus yang dialami oleh PRT.
Bentuk-bentuk antara lain: kekerasan psikis (isolasi dan penyekapan), fisik, ekonomi (penahanan dokumen pribadi, gaji tidak dibayar, gaji karena sakit, tidak dibayar THR), dan perdagangan orang. Terlebih lagi masa pandemi Covid-19 PRT semakin rentan, terancam kehilangan pekerjaan tanpa mendapatkan gaji dan pesangon, tidak masuk daftar penerima bantuan UMKM, dan kerentanan virus.
Mengapa sampai saat ini PRT belum memiliki payung hukum yang spesifik? Jawabannya karena hingga saat ini pemerintah belum juga meratifikasi Konvensi ILO 189. Dengan meratifikasi konvensi ini pemerintah diharuskan membuat peraturan yang melindungi hak-hak PRT sebagai pekerja. PRT juga butuh ketentuan yang mengatur jam kerja, hari libur, upah minimum, dan aturan normatif lainnya sebagai pekerja.
Usulan-usulan aturan yang akan memberikan jaminan bagi PRT sebenarnya sudah ada sejak lama. Hal ini sudah dituangkan dalam draft alam draft RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sejak tahun 2006. RUU ini sudah disetujui menjadi inisiatif DPR, tetapi masih belum dibahas di sidang paripurna.
Kita sangat perlu aturan yang spesifik mengatur dan menjamin PRT sebagai pekerja, karena PRT tidak mendapatkan perlindungan dari UU No. 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena mereka berada dalam sektor non formal, tidak seperti pekerja swasta yang berada di sektor formal. Pun, dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hanya dapat mengakomodir kasus-kasus yang dialami oleh PRT. Kedua aturan tersebut tidak bisa mengakomodir hak-hak normatifnya sebagai pekerja.
Senada dengan dua peraturan sebelumnya, walaupun belum ada payung hukum yang spesifik PRT sebenarnya sudah mendapat jaminan dari berbagai turunan aturan. Konstitusi kita, UUD 1945 Pasal 281 ayat 4 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
Dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang sudah diratifikasi menjadi UU No. 7 Tahun 1984, Pasal 2 huruf b, bahwa negara adalah pihak penting yang membuat aturan yang tepat dan upaya lainnya termasuk pemberian sanksi, yang melarang semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Mengutip dari laman Hukumonline.com, jaminan bagi PRT juga termuat dalam beberapa aturan berikut Kitab UU Hukum Pidana, UU No. 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, UU No. 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Jadi, pembantu, pesuruh, bibi, mbak, atau sebutan lainnya untuk orang yang bekerja di rumah membantu pekerjaan domestik, adalah pekerja rumah tangga yang harus mendapat perlindungan termasuk payung hukum di Indonesia. Semoga RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) akan segera dibahas dan disahkan seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
