BincangMuslimah.com- Dalam hitungan mundur, Indonesia akan kembali menggelar pesta politik yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kali ini, masyarakat harus memilih pemimpin yang akan mengemban tanggung jawab di tingkat Kabupaten atau Kota, dan juga Provinsi.
Menyambut hal ini, perlu mengingat bahwa memilih pemimpin yang peduli isu perempuan adalah langkah penting untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan gender.
Komitmen kesetaraan gender memiliki dampak yang luas bagi kemajuan sosial dan ekonomi suatu daerah. Pemimpin yang memiliki komitmen perempuan akan merumuskan kebijakan dan program-program yang melibatkan pengalaman unik dan kebutuhan khusus perempuan.
Ulama Perempuan (KUPI) dalam Maklumat Politiknya menyatakan bahwa perempuan sebagai warga negara yang mencakup separuh penduduk Indonesia merupakan subjek penuh dalam membangun kehidupan bangsa dan negara.
Oleh karena itu, perspektif, kepentingan, kemaslahatan, dan keterwakilan perempuan adalah keniscayaan yang tidak dapat diabaikan dalam penyelenggaraan pemilihan pemimpin.
Agenda Prioritas Perempuan
Pemimpin daerah yang terpilih, harus menjadi tangan pertama pemerintah pusat dalam memastikan keadilan yang seutuhnya bagi seluruh masyarakat. Alissa Wahid, dalam kesempatan Maklumat Politik KUPI menyampaikan sedikitnya tiga agenda prioritas perempuan yang perlu menjadi fokus utama calon pemimpin.
Pertama, memiliki cara pandang keadilan hakiki dalam memimpin. Keadilan adalah kompas yang semestinya dipakai dalam setiap keputusan dan tindakan pemimpin. Terkait hal ini, Islam menegaskan dalam QS. Shad [38]: 26 tentang kewaajiban pemimpin untuk menunjunjung tinggi nilai-nilai keadilan:
“(Allah berfirman), Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan dari Perhitungan”
Pemimpin dengan ideologi keadilan akan selalu berupaya untuk memastikan setiap warganya mendapatkan hak yang sama, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
Kedua, merumuskan dan menerapkan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan. Mereka adalah korban yang dilemahkan oleh sistem, seperti disabilitas, masyarakat adat, dan perempuan. Islam mengajarkan bahwa setiap hamba Allah memiliki nilai dan martabat yang sama, dan yang paling mulia adalah yang paling taqwa.
Melalui kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, pemimpin dapat memastikan kelompok rentan mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai. Lebih jauh lagi, kebijakan ini bukan hanya meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan, namun juga memperkuat kohesivitas sosial dalam membangun masyarakat yang adil dan inklusif.
Ketiga, pemimpin wajib memastikan agenda pembangunan yang adil gender dan khas untuk perempuan. Khususnya dalam kesehatan, perempuan dan anak perempuan dengan karakteristik biologisnya memerlukan perawatan kesehatan yang spesifik. Hal ini harus menjadi prioritas pemimpin dalam membangun daerahnya.
Mencari Pemimpin Inklusif Berbasis Gender
Selanjutnya menjadi tugas masyarakat dalam mencari dan memilih calon pemimpin yang peduli isu perempuan dan inklusif. Berikut ini beberapa hal yang dapat menjadi rujukan dalam memilih pemimpin daerah mendatang:
Pertama, penting untuk memilih calon pemimpin yang memahami isu pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Dengan pemahaman ini, setiap visi dan misi calon kepala daerah akan diejawantah dengan melibatkan perempuan dalam setiap tahapannya. Dimulai dari menyusun rencana, menetapkan tujuan, hingga pembahasan anggaran.
Kedua, calon kepala daerah harus bersih dari tindakan kekerasan terhadap perempuan dan ketidakadilan gender. Ia juga harus berkomitmen dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi setiap individu dengan memperhatikan pengalaman sosiologis perempuan.
Hal yang tidak kalah penting adalah calon kepala daerah tidak memiliki rekam jejak kasus korupsi. Kepemimpinan yang bersih dan transparan adalah fondasi bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Korupsi adalah tindakan pengkhianatan pada amanah dari rakyat.
