BincangMuslimah.Com – Deklarasi Alexandria lahir dari sebuah pertemuan konferensi Internasional yang diadakan oleh Bibliotheca Alexandrina pada 10-11 Maret 2014. Konferensi tersebut bekerja sama dengan sejumlah Non Government Organization (NGO) yang concern pada isu perempuan dan anak, seperti MADA Foundation dan NGO berbasis hak asasi manusia.
Tema yang diangkat adalah Menuju Ijtihad Baru Hak Asasi Perempuan di Alexandria, Mesir. Sebuah perpustakaan tertua dengan bangunan modern, didirikan sekitar abad ke-3 sebelum Masehi oleh walikota Athena, terletak di tepi pantai Alexandria, kota terbesar kedua setelah Cairo di Mesir.
Dilansir dari Jurnal Perempuan, konferensi ini dihadiri oleh 200 feminis Muslim, yang kebanyakan laki-laki daripada perempuan. Peserta datang dari berbagai belahan dunia, umumnya berasal dari negara-negara Islam di Timur Tengah. Kala itu Indonesia diwakili oleh Musdah Mulia.
Secara umum, semua peserta memberikan pandangan dengan menawarkan Ijtihad alternative, yang merupakan ijtihad baru yang lebih kondusif sebagai upaya memajukan peradaban Islam, khususnya terkait pemenuhan hak asasi perempuan, relasi gender yang adil dan peningkatan kedudukan perempuan dalam Islam, baik dalam ranah keluarga maupun ranah publik.
Dalam konferensi ini semua setuju perlunya membuka akses dan kesempatan bagi perempuan untuk berkiprah secara luas dalam berbagai bidang seperti laki-laki. Ini merupakan cara tepat yang mampu mengangkat kemuliaan dan kejayaan Islam sebagai agama yang peduli dan sangat berpihak pada kemaslahatan dan kemanusiaan. Islam merupakan agama yang ramah terhadap perempuan.
Salah satu tujuan konferensi ini adalah merumuskan Deklarasi Iskandariyah (Alexandria) yang akan menjadi panduan Islami bagi upaya pemenuhan hak asasi perempuan di dunia Islam, membangun kesetaraan gender dan kerja-kerja pemberdayaan perempuan di semua bidang kehidupan dan upaya-upaya membangun interpretasi agama yang lebih akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan sekaligus ramah terhadap perempuan.
Menurut Musdah Mulia dilansir dari Jurnal Perempuan, ini merupakan sebuah cara mengangkat kemualiaan dan kejayaan Islam sebagai agama yang peduli dan sangat berpihak kepada kemanusiaan dan kemaslahatan. Dalam hal ini ia juga berharap menjadi momen kebangkitan kembali peradaban Islam yang mengedepankan nilai-nilai kesetaraan, keadilan dan kemaslahatan untuk semua manusia, tanpa membedakan gender dan jenis kelamin.
Lebih lanjut dalam konferensi ini isu hangat yang dibahas adalah ketika Dr. Nevin Reda, Profesor dalam bidang studi keislaman di Universitas Toronto, Canada menyampaikan paparannya tentang ijma kontemporer tentang ayat-ayat poligami.
Dengan bahasa Arab yang fasih dia menjelaskan pemaknaan baru sejumlah kosakata dalam Al-Qur’an, dia berargumen betapa ayat-ayat terkait poligami mengandung makna yang mendorong umat Islam agar memperhatikan prinsip keadilan dan terjalinnya hubungan cinta kasih yang intens di antara keluarga. Karena itu poligami menjadi suatu yang tidak relevan dalam kondisi masyarakat modern. Tentu saja sejumlah peserta, khususnya laki-laki mendebat dia dengan sengit, tetapi dengan cara yang lembut memukau dia mampu membuat para penantangnya terdiam tak berkutik.
Isu lain yang krusial yang dibahas kala itu adalah terkait isu undang-undang keluarga. Faktanya, sejumlah negara Islam sedang melakukan upaya reformasi undang-undang perkawinan atau keluarga. Negara Maroko dan Tunisia dianggap berhasil dalam reformasi undang-undang keluarganya sehingga menjadi ikon undang-undang yang progres di negara Islam. Kedua negara tersebut sangat memerhatikan hak-hak perempuan dan anak dalam undang-undang keluarga.
Di antara pasal yang progres dalam undang-undang perkawinan Tunisia adalah larangan poligami, dan jika seseorang berpoligami maka dia dituntut oleh pengadilan dengan hukuman denda berupa uang sebanyak 240.000 malin dan hukuman penjara minimal 5 tahun. Seluruh peserta sepakat perlunya mendorong upaya reformasi dengan melahirkan ijtihad baru terkait relasi suami-isteri, serta hak dan kewajiban keduanya dalam kehidupan keluarga.
Konferensi ini akhirnya memproklamasikan sebuah deklarasi yang disebut Deklarasi Alexandria. Isinya menjelaskan prinsip-prinsip Islam tentang hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan, kesetaraan gender dalam semua bidang kehidupan: baik di ranah keluarga maupun ranah masyarakat, dan mencakup berbagai aspek, seperti, sains, teknologi, ekonomi, politik, hukum dan pendidikan.
