BincangMuslimah.Com – Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) mengeluarkan pernyataan resmi menuntut penegakan konstitusi dan integritas negara. Tuntutan ini merespon situasi politik yang sedang dihadapi Indonesia, terutama setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada).
Dalam pernyataannya, KUPI menegaskan komitmennya untuk terus berjuang demi peradaban yang bermartabat dan keadilan hakiki.
“Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), yang dalam fatwa-fatwanya sejak tahun 2017, merujuk pada alquran, hadis, aqwal ilama, dan Konstitusi Republik Indonesia, berkomitmen untuk terus berjuang dan berkhidmah bagi peradaban yang bermartabat dan berkeadilan hakiki,” dilansir dari kupi.or.id, Kamis [22/08/2024].
Jaringan KUPI menyoroti tiga poin utama dalam tuntutannya:
Pertama, menyatakan keprihatinan yang mendalam atas krisis integritas dan konstitusi yang dipertontonkan para penyelenggara negara, terutama dalam kaitannya dengan peralihan kekuasaan, mulai dari pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan sekarang pemilihan calon kepala daerah.
Kedua, menuntut semua penyelenggara negara untuk mengutamakan kepentingan rakyat, bukan keluarga, sekelompok orang, dan golongan, dengan kembali menjunjung tinggi kedaulatan konstitusi dan berpolitik secara berintegritas, di antaranya dengan tidak membuat undang-undang secara ugal-ugalan mengabaikan etika publik dan hati nurangi bangsa.
Ketiga, menyerukan kepada seluruh elemen bangsa yang masih tertuntun hati nurani, untuk bersama-sama ikut mengawal norma-norma etis, integritas, dan konstitusi dalam kehidupan berbangsa, di antaranya adalah substansi putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 & No.70/PUU-XXII/2024 tentang PILKADA, dengan menolak pembangkangan DPR, Pemerintah, KPU, dan institusi apapun yang bekerja mengabaikan etika publik dan hati nurani bangsa.
Jaringan KUPI menegaskan bahwa upaya penegakan konstitusi dan integritas harus menjadi prioritas bersama demi menjaga keadilan dan stabilitas negara. Mereka berkomitmen untuk terus mengawasi dan memperjuangkan penerapan norma-norma konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pernyataan ini diharapkan dapat memicu diskusi yang konstruktif dan tindakan nyata dari berbagai pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi yang berlaku.
Rekomendasi
