BincangMuslimah.Com- Isu tentang politik hingga kebijakan pemerintah dahulu rasanya lumayan jauh dan tidak akrab di telinga penulis. Bahkan, dahulu sepakat pada prinsip sederhana yang di pegang oleh sebagian orang. Yaitu tidak ingin terlibat dan mau tahu. Toh siapa pun pemimpinnya, dunia tetap berjalan, dan kelompok menengah ke bawah akan tetap bekerja keras seperti biasa.
Namun belakangan, setelah menikah dan menjadi orang tua, isu politik justru terasa lebih dekat. Bukan, bukan karena hampir setiap orang saat ingin menggunakan gawai dan punya media sosial. Keberadaan media sosial saat ini memang membuat informasi datang lebih cepat dan melimpah seperti tsunami.
Bahkan algoritma turut menyajikan informasi yang tidak dibutuhkan di beranda media sosial kita. Tidak heran jika informasi politik dan bahasan kebijakan pemerintah tetap lewat dengan smooth di kanal media sosial. Walau keduanya jarang jadi topik primadona atau bincang santai bersama kawan-kawan tongkrongan.
Tapi bukan hanya itu kenapa isu politik terasa akrab bak kawan karib. Jawabannya, masyarakat khususnya orang tua mulai menyadari jika politik berdampak langsung pada kondisi ekonomi. Politik memengaruhi ‘kepulan asap’ dapur keluarga, serta masa depan anak-anak mereka.
Jadi, masalah politik dan kebijakan yang dibentuk pemerintah bukan lagi sekadar pemberitaan di televisi. Dibiarkan lewat atau jadi pengantar sebelum tidur. Disadari sejak lama atau tidak, kebijakan politik nyatanya bisa memengaruhi kesejahteraan ‘dapur’ dan urusan domestic lainnya.
Kebijakan Politik, Pengaruhi Kondisi Dapur higga Masa Depan Anak
Kebijakan politik, mengontrol harga barang-barang pokok, tarif Listrik, biaya pendidikan bahkan jaminan Kesehatan. Orang tua menjadi pihak pertama yang merasakan dampak langsung ketika inflasi naik akibat kebijakan politik tertentu. Sebagai contoh, dollar Amerika dan terjadi pelemahan rupiah beberapa waktu lalu.
Selain dipengaruhi faktor eksternal seperti konflik Timur Tengah, kondisi politik dan kebijakan pemerintahan kita punya kaitan erat. Sentimen pasar keuangan dan kepercayaan investor global sangat sensitif terhadap arah politik, stabilitas anggaran, serta pernyataan dari para pejabat negara. Sehingga pelemahan nilai mata uang kita mejadi keniscayaan.
Walau tidak pakai dollar, pedagang-pedagang di pasar terkena imbasnya. Pembuat tempe dan tahu turut terdampak karena sebagian besar bahan makanan seperti kedelai merupakan impor. Dan sampai saat ini, transaksi dilakukan menggunakan dolar. Kenaikan harga juga merembet pada bahan bakar minyak (BBM) yang diperdagangkan secara global menggunakan dolar.
Tidak hanya urusan dapur. Kebijakan politik juga berpengaruh besar pada masa depan anak. Secara garis besar, politik menentukan kualitas sekolah yang diakses anak hari ini, hingga ketersediaan lapangan kerja saat mereka dewasa nanti. Kok bisa?
Pergantian pemerintah (yang tentu saja dipengaruhi oleh rezim politik) sering mengubah kurikulum pendidikan. Perubahan ini menentukan keterampilan masa depan anak. Hal ini juga diikuti dengan kondisi alokasi anggaran. Keputusan politik memutuskan seberapa besar subsidi pendidikan yang diberikan.
Secara langsung, kondisi ini memengaruhi murah atau mahalnya biaya kuliah, kualitas fasilitas sekolah, hingga ketersediaan beasiswa. Kebijakan politik terkait pengangkatan dan gaji guru menentukan motivasi mengajar. Guru yang sejahtera tentunya melahirkan kualitas pengajaran yang jauh lebih baik untuk anak.
Jangan lupakan lapangan pekerjaan. Kebijakan politik juga berdampak pada iklim investasi dan industri. Kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah sangat menentukan. Apakah banyak perusahaan asing berinvestasi di dalam negeri. Hal ini memengaruhi jumlah lowongan kerja yang tersedia saat anak lulus nanti.
Aturan politik sekaligus menentukan standar upah minimum, kejelasan status karyawan (kontrak atau tetap). Berikut dengan perlindungan hak buruh. Kebijakan ini yang menentukan apakah generasi kita bisa hidup makmur atau terjebak dalam ketidakpastian kerja (prekariasi).
Keputusan politik menentukan kelayakan fasilitas rumah sakit daerah dan subsidi posyandu. Anak yang tumbuh di lingkungan dengan sistem kesehatan yang buruk berisiko mengalami gangguan Kesehatan. Misalnya, anak bisa alami stunting, kekurangan gizi atau keterlambatan penanganan medis yang bisa berujung mengancam nyawa.
Wajar dan Menjadi Hal baik
Sehingga bisa dikatakan sangat wajar jika belakangan isu politik amat dekat dengan kita. Justru hal ini menjadi Langkah yang positif. Orang tua yang melek isu politik dan kebijakan pemerintah bisa berdampak baik bagi kehidupan.
Seperti, memiliki kendali penuh untuk melindungi keluarga dari ketidakpastian ekonomi. Tahu dan mampu merancang masa depan anak secara lebih strategis. Ketika orang tua paham hukum dan regulasi, mereka tidak lagi menjadi objek pasif dari aturan negara.
Misalnya, orang tua yang memantau kebijakan ekonomi makro, seperti penyesuaian tarif listrik, atau perubahan subsidi BBM, bisa mengatur strategi. Menata-ulang ulang pengeluaran, beralih ke investasi yang aman, atau mencari penghasilan tambahan.
Selain itu, orang tua yang mempunyai literasi politik yang sehat dapat menjadi penyaring informasi (filter) yang tepercaya bagi anak-anak mereka di rumah. Mereka bisa mengajarkan anak cara membaca berita secara kritis, mendeteksi manipulasi informasi di media sosial. Dan juga dapat melindungi anak dari paparan paham radikal atau propaganda politik yang memecah belah.
Yang utama, adalah memaksimalkan hak dan fasilitas negara. Sebagian besar masyarakat kita masih ada yang belum mengetahui. Apa saja hak dan fasilitas yang disediakan negara untuk rakyatnya. Dua hal ini seringkali terlewati karena tidak mendapatkan informasi. Manfaatnya, orang tua yang melek kebijakan akan tahu persis hak-hak anak mereka.
Di antaranya, jadwal pendaftaran beasiswa negara atau daerah. Program keringanan biaya sekolah dan jaminan kesehatan khusus anak. Fasilitas pelatihan keterampilan gratis dari kementerian untuk persiapan kerja anak dan masih banyak lagi.
Manfaat paling krusial adalah bisa memilih pemimpin secara rasional saat pemilu. Orang tua tidak lagi memilih pemimpin hanya berdasarkan popularitas atau bantuan sosial sesaat. Tapi berdasarkan rekam jejak program yang benar-benar berpihak pada perlindungan anak, kualitas guru, ketersediaan lapangan kerja, dan perbaikan lingkungan hidup demi masa depan generasi penerus.
