BincangMuslimah.Com – Putri kedua Gus Dur, Yenny Wahid menilai saat ini akses pendampingan hukum berbasis Islam belum merata dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia yang tersebar di 15 ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Untuk merespon hal itulah Islamic Law Firm (ILF) diluncurkan pada Jumat (25/10/19) diHotel Le Meredian, Jakarta.
“Dari fakta dan kondisi itulah, ILF akan berusaha tampil menjadi jawaban. Semua orang sama di hadapan hukum, dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun,” papar Yenny yang merupakan Anggota Dewan Penasihat ILF dalam sambutannya di acara peluncuran ILF sebagaimana dilansir oleh Media Indonesia.
Menurutnya, pemerataan akses terhadap pendampingan hukum berbasis Islam atau perspektif syariah masih menjadi kendala hingga hari ini. Untuk itu sesuai peran yang dimiliki, ILF nantinya siap memberikan layanan jasa hukum, baik litigasi maupun non litigasi.
Dalam bidang litigasi, ILF dapat membantu berbagai penanganan perkara dengan memuat perspektif syariah Islam. Sepertj kasus perceraian, hak asuh anak, pembagian harta gono-gini, penyelesaian sengketa waris, penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penyelesaian sengketa arbitrase, kepailitan, persaingan usaha, sengketa pajak, dan lain sebagainya.
Dalam bidang non-litigasi, ILF juga siap memberikan berbagai jasa hukum, misalnya pembuatan kontrak bisnis berbasis syariah, konsultasi hukum pasar modal syariah, akuisisi dan merger, penanganan perkara asuransi dan reasuransi syariah, hingga penyelesaian hutang piutang berbasis syariah.
“Tim hukum ILF berkomitmen dengan sungguh-sungguh membantu para pelaku bisnis. Mulai dari mendampingi, melindungi, hingga memastikan aktivitas bisnis syariah yang dijalankan sesuai dengan koridor syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk, minim risiko hukum”, tegas Yenny
Dalam upaya menciptakan ekosistem Islam modern kini dan masa mendatang ILF melibatkan para ulama yang kompeten di bidang syariah Islam. Termasuk pendampingan yang ditawarkan, ILF siap memberikan jasa pengurusan perijinan seperti Fintech Syariah, HAKI (hak kekayaan intelektual), labelisasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI), audit legal, dan lain sebagainya.
Acara launching ILF tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfudz MD dan Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Nazaruddin Umar.
Rekomendasi
