BincangMuslimah.Com – Profesor Quraish Shihab mengatakan bahwa konflik antara Israel dan Palestina sering kali disalahpahami sebagai konflik agama. Namun, sebenarnya konflik ini lebih merupakan masalah politik dan perebutan tanah atau penjajahan. Israel sering menggunakan isu agama untuk mendukung klaimnya, seperti merujuk pada Raja Sulaiman. Di sisi lain, umat Islam juga melihat ini sebagai konflik agama, dengan menarasikan pentingnya Masjidil Aqsa.
“Namun, inti dari konflik ini bukanlah agama. Kita menghormati orang-orang Yahudi di berbagai negara seperti Yaman, Mesir, dan Maroko, yang hidup dengan aman dan berdampingan dengan komunitas Muslim. Jadi, jelas bahwa isu ini bukan tentang agama, ” kata Prof. Quraish Shihab dalam Diskusi bertajuk Peran Kita dalam Mendukung Palestina, Sabtu [1/6].
Lebih lanjut, Abi Quraish Shihab, sapaan akrabnya, menekankan bahwa konflik Israel dan Palestina tidak bisa disederhanakan sebagai isu agama atau terorisme. Menurutnya, konflik ini adalah tentang klaim sejarah dan kekuasaan, bukan tentang keyakinan agama. Israel berusaha menghidupkan kembali kejayaan masa lalu yang mereka klaim sebagai hak historis mereka, namun, hal ini lebih terkait dengan ambisi politik daripada agama. Pandangan ini memperjelas bahwa konflik ini memiliki akar yang jauh lebih kompleks daripada sekadar perbedaan keyakinan.
Lebih jauh lagi, konflik Israel dan Palestina seharusnya dilihat dari perspektif politik dan perebutan tanah, bukan sebagai konflik agama. Mengedepankan narasi agama hanya akan memperburuk situasi dan mengaburkan akar permasalahan yang sebenarnya. Kita harus menghormati keberagaman agama dan berusaha memahami bahwa konflik ini lebih merupakan persoalan kekuasaan dan sejarah daripada keyakinan agama. Dengan demikian, kita dapat mencari solusi yang lebih adil dan damai untuk kedua belah pihak.
Menurut Dewan Pakar Studi Al-Qur’an [PSQ] ini, alasan Israel menggiring konflik ini sebagai isu agama atau bahkan anti Semit, tak lain adalah keinginan Israel mempertahankan wilayah yang telah mereka kuasai dan bahkan berusaha untuk memperluas wilayahnya lebih jauh lagi. Hal itu terbukti dengan penolakan Israel terhadap Two-state solution yang diajukan Perserikatan Bangsa-bangsa.
“Meskipun banyak negara Arab mendukung solusi dua negara, Israel tetap menolak keputusan ini. Hal ini mencerminkan ambisi mereka untuk kembali ke zaman King Sulaiman, di mana mereka menguasai sebagian besar wilayah di Timur Tengah. Sikap ini menunjukkan bahwa tujuan Israel bukan hanya mempertahankan wilayah yang sudah mereka kuasai, tetapi juga mencaplok lebih banyak lagi,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sekaligus Dewan Pakar Pusat Studi Islam, KH. Ulil Abshar Abdalla mengatakan salah satu narasi yang dibangun Israel untuk melanggengkan kekejamannya terhadap Palestina adalah bahwa Palestina sebelum berdirinya negara Israel adalah tanah kosong. Mitos ini bertujuan untuk melegitimasi pendirian Israel tanpa mengorbankan orang lain.
“Namun, kenyataannya, pada tahun 1948 ketika Israel didirikan, sekitar 800.000 orang Arab terusir dari tempat tinggalnya dan 400 desa dihancurkan. Hal ini menunjukkan bahwa Palestina bukan tanah kosong, melainkan sudah dihuni oleh penduduk Arab,” jelas Gus Ulil Abshar Abdalla, Sabtu [01/6].
Mitos lain yang sering didengungkan Israel adalah bahwa orang Arab selalu menolak perdamaian dan memilih perang. Narasi ini digunakan untuk menyalahkan kekalahan orang Arab atas hilangnya tanah mereka. “Ini narasi yang dibangun, dan ini dimakan oleh banyak simpatisan Israel di Indonesia,” tambahnya.
Melalui narasi ini, Israel ingin mengatakan bahwa orang-orang Palestina sendiri yang menginginkan konflik. Sebaliknya, Israel menginginkan perdamaian. Narasi ini banyak ditelan mentah-mentah oleh simpatisan Israel di Indonesia. Dengan menyebarkan narasi tersebut, Israel berusaha membalikkan citra konflik yang ada, sehingga seolah-olah tanggung jawab kekerasan dan ketidakstabilan sepenuhnya berada di pihak Palestina. Hal ini tentunya mempengaruhi persepsi masyarakat yang kurang mendapat informasi yang seimbang mengenai situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Abdul Kadir Jailani mengatakan Indonesia kembali menunjukkan komitmennya sebagai salah satu negara yang paling konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Dalam menghadapi konflik yang terus berlangsung, Indonesia memusatkan kebijakan luar negerinya pada upaya menghentikan kekerasan dan menciptakan perdamaian.
Sejumlah langkah konkret telah diambil oleh pemerintah Indonesia. Langkah pertama adalah mendorong semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk melakukan gencatan senjata. Indonesia secara aktif mengimbau berbagai pihak agar menghentikan aksi kekerasan demi kepentingan kemanusiaan dan stabilitas kawasan.
Langkah kedua, Indonesia telah mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk membantu warga sipil Palestina yang terdampak oleh konflik. Bantuan ini mencakup pengiriman obat-obatan, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya guna meringankan beban masyarakat yang terkena dampak.
Langkah ketiga, Indonesia terus aktif dalam mendorong terwujudnya solusi dua negara (two-state solution) sebagai upaya mencapai perdamaian yang berkelanjutan. “Solusi dua negara ini dianggap sebagai jalan tengah yang paling realistis untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade,” tutupnya dalam diskusi Peran Kita dalam Mendukung Palestina, di Masjid Istiqlal, Sabtu [1/6].
