BincangMuslimah.Com – Kisah NWR di Mojokerto yang menjadi korban kekerasan pada perempuan termasuk pemaksaan aborsi, sedikit banyaknya mulai membuka mata masyarakat. Nyatanya, kekerasan pada perempuan tidak hanya perihal serangan fisik, tapi juga psikis.
NWR tidak hanya menerima kekerasan hingga pelecehan secara fisik. Ia pun harus mengalami depresi berat setelah dipaksa melakukan aborsi oleh pelaku. Hingga akhirnya, korban memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan menegak racun.
Selain beberapa kekerasan yang telah dilakukan pelaku, tindakan aborsi ternyata juga sebagai bentuk dari kekerasan terhadap perempuan. Hal itu tercantum di dalam 15 jenis kekerasan yang ditemukan oleh Komnas Perempuan dari hasil pemantauan selama 15 tahun (1998-2013).
Pemaksaan aborsi ini juga melanggar satu dari 12 hak reproduksi dan seksual perempuan. Hak-hak tersebut dirumuskan oleh International Planned Parenthood Federation (IPPF) pada tahun 1996.
Tindakan aborsi yang dialami oleh almarhum jelas merupakan tindakan kekerasan yang jika dikerucutkan mengarah pula pada kekerasan seksual. Ia dipaksa, diintimidasi sekaligus diancam.
Mengenai aborsi sendiri masih cukup riskan dalam masyarakat. Sebagian ada yang menentang prilaku aborsi. Namun di sisi lain, membolehkan dengan beberapa syarat ketat.
Di Indonesia sendiri, telah ada pasal yang mengatur tentang prosedur aborsi. Regulasi tersebut terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 75 ayat (1). Dimana, mengatur larangan setiap orang melakukan aborsi.
Namun terdapat beberapa pengecualian yang terdapat dalam UU Kesehatan Pasal 75 ayat (2). Isinya, aborsi boleh dilakukan dengan indikasi kedaruratan medis. Baik mengancam jiwa keselamatan janin dan ibu yang mengandung.
Selain itu, aborsi dapat dipertimbangkan jika janin memiliki kecacatan atau kelainan genetik yang dapat menyulitkan bayi saat berada di luar nanti. Lalu poin kedua dari undang-undang tersebut adalah aborsi diperbolehkan jika menyebabkan trauma psikis pada korban.
Selanjutnya aborsi yang yang dikategorikan tindak pindana adalah abortus provocatus criminalis. Di mana melakukan pengguguran kandungan dengan disengaja atau melawan hukum.
Lantas bagaimana Islam memandang kasus ini? Jika menelaah pada buku K.H Husein Muhammad yang berjudul “Islam Agama Ramah Perempuan”, maka dijelaskan jika fiqih klasik sepakat, aborsi haram hukumnya. Dengan ketentuan berada di atas usia 4 bulan atau 120 hari.
Di sisi lain, aborsi di atas usia 4 bulan diperbolehkan dengan menimbang alasan medis. Sebagian ulama ada pula yang berpendapat berapa pun usia kandungannya, maka tidak diperbolehkan melakukan aborsi.
Hal ini merunut dalam Al-Quran yang mengisahkan proses penciptaan manusia di dalam rahim, tanpa menerangkan kapan roh ditiupkan.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ . ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ . ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ
“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. (QS. al-Mukminun ayat 12-14)
Namun terkait pemaksaan aborsi, K.H Husein Muhammad dalam buku yang sama menyatakan Fiqh Islam tetap menjatuhkan hukuman karena keguguran orang lain. Baik disengaja atau pun tidak. Hal ini melansir dari Ibnu Hajar al-Haitami dalam Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj Juz IX halaman 103.
Dalam Islam, hukuman terhadap pelaku aborsi atau penyebab keguguran dapat berupa ghurrah atau denda, kaffarah (ganti rugi), diyaz (tebusan) dan ta’zir (hukuman hakim atau pengadilan). Jenis hukuman tersebut disesuaikan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku.
Adanya keberadaan hukuman tersebut sebagai alarm agar tindakan tersebut tidak dilakukan dan dihindari oleh masyarakat. K.H Husein Muhammad pun menambahkan hukuman bisa disesuaikan dengan kondisi dan perjalanan kebudayaan setempat. Namun yang tepenting visi dan misi keadilan Islam masih terdapat di dalamnya.
